MATATELINGA, Padangsidimpuan: Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menolak gugatan yang dimohonkan Mardan Eriansyah, Ary Azi Saputra, Ruly Faisal dan Sarif Muliadi melalui kuasa hukum Abdur Rozzak Harahap, SH dan Muhammad Arif Harahap, SH.Pemohon yang mengatasnamakan warga Kota Padangsidimpuan tersebut berkaitan dengan pengumuman hasil Swab test EK, atau pasien 01 PDP Covid 19 Kota Padangsidimpuan.Gugatan para pemohon didaftar dalam registrasi kepaniteraan pengadilan tata usaha negara Medan tanggal 11 Juni 2020 bernomor 7/P/FP/2020/PTUN-Medan, dengan termohon Walikota Padangsidimpuan yang memberikan kuasa kepada Ridwan Rangkuty,SH,MH, Tris Widodo, SH, MH, Romi Iskandar Rambe,SH dan Adi Gunawan Prawira, SH, MH.Pemohon dalam gugatannya mempersoalkan Walikota Padangsidimpuan yang tidak mengumumkan hasil Swab test pasien 01 PDP Covid 19 Kota Padangsidimpuan. Dimana termohon disebut memiliki kewenangan untuk memberitahukan dan menerbitkan keputusan hasil test Swab dimaksud.Sementara, termohon dalam eksepsinya menilai gugatan pemohon error in persona dimana seharusnya ditujukan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 sekalipun Walikota menjabat Ketua Tim Gugus, sehingga permohonan dari para permohon mengandung cacat formil.Selanjutnya menyebutkan termohon tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan hasil Swab test atas nama siapa pun karena itu kewenangan mutlak team dokter yang memeriksa.Selain itu, kuasa hukum termohon juga mendalilkan diskualifikasi in persona para pemohon yang harusnya benar benar memiliki kedudukan, kapasitas dan mempunyai hubungan hukum dengan PDP 01, bukan pihak ketiga yang memperoleh manfaat dari peristiwa tersebut.Setelah mendengar gugatan pemohon dan eksepsi termohon dalam pokok perkara serta keterangan sejumlah saksi, majelis hakim yang diketuai Elwis Pardamean Sitio, SH dan Hakim Anggota masing masing Effriandy,SH, A.Tirta Irawan, SH, MH dengan panitera pengganti Fitri Sari Bangun,SH memutuskan menerima eksepsi termohon dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.Putusan PTUN Medan yang dibacakan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Kamis, 2 Juli 2020 itu juga menghukum para pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp292.200.