MATATELINGA, Medan: Langkah Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeck Shah yang menaikkan anggaran sosialisasi dan diseminasi informasi Covid 19 melalui media massa, menjadi Rp. 3 Milyar, patut diapresiasi. Namun pihak Pempropsu harus selektif, adil dan transparan dalam pengelolaannya. Hal itu diungkapkan Ketua Penasehat IJTI Sumut, Syaiful Anwar Lubis, Kamis sore (13/8/2020) menanggapi kebijakan Gubsu dan Wagubsu, yang menaikkan anggaran sosialisasi dan diseminasi informasi Covid 19 melalui media mass.Syaiful sedikit heran kenapa kawan-kawan Jurnalis Televisi tidak dilibatkan. Padahal secara rill, para Jurnalis Televisi berada di garis depan sosialisasi pencegahan Covid 19 di Sumut lewat pemberitaan yang setiap hari dibuat. Malah sangat lengkap karena dilengkapi visual langsung dari lapangan. Bukan sekadar menyalin data dan hasil pantauan dari lantai tiga kantor Gubernur Sumut. "Jadi tidak fair juga kalau seolah-olah hanya beberapa lembaga Pers saja yang telah berjibaku dalam mendukung upaya Perpropsu menyosialisasikan langkah langkah pencegahan penyebaran Virus Corona dan merasakan dampak pandemi virus mematikan ini. Anggota IJTI yang jungkir balik di lapangan, dan sangat rentan terhadap penularan virus corona, juga merasakan dampak dari kondisi yang ada, " tambah mantan Eksekutif Produser Inews TV Biro Medan ini. [adaense]Karena itu menurut Syaiful Anwar yang didampingi Ketua IJTI Sumut, Budiman Amin Tanjung, harus dibangun sinergi yang adil dan transparan di antara lembaga Pers, baik cetak, elektronik dan on line (media Cyber). Gubernur, melalui Kadis Kominfo harus mendapat masukan yang lengkap, sehingga dalam menyusun strategi sosialisasi dan diseminasi informasi Covid 19 yang melibatkan media massa, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. "Kadis Kominfo harus proaktif, jangan menyetujui begitu saja usulan program yang diajukan, tanpa meneliti lebih serius kemanfaatan dan effektivitas program yang diusulkan dalam kaitan sosialisasi dan diseminasi informasi Covid 19 ini. PWI, IJTI dan AJI adalah organisasi Pers yang sudah lebih dulu diakui keberadaannya oleh Dewan Pers" tambah Syaiful.Diakui kondisi Covid 19 di Sumut yang masih belum melandai membutuhkan perhatian serius. Salah satu garda terdepan dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan tata kebiasaan baru adalah pers. Karena itu harus dibangun sinergi berkelanjutan antara Pempropsu dan Pers, katanya. (mtc/rel)