Matatelinga - Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Dra H Srijati Pohan minta agar seluruh program di Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol) dievaluasi, diminta anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan tahun 2013. Pasalnya dari sebanyak Rp 27 miliar lebih yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013, ditambah dengan perubahannya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini hanya mampu merealisasikannya sebesar 66.85 persen atau sekitar 17miliar lebih. Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan Pansus LKPj Walikota Medan tahun 2013 di ruang panitia anggaran (Panggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Senin (5//20145). Dalam pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus LKPj Tim A Ilhamsyah SH, dan dihadiri sejumlah anggota pansus seperti Kuat Surbakti, Khairuddin Salim, Porman Naibaho, Ainal Mardiah, Syamsul Bahri, Jumadi, Ahmah Arief, Abdul Rani, Sri Jati Pohan meminta agar seluruh program di Satpol PP ini dievaluasi. "Mengingat, hanya 66.85 persen anggaran yang terealisasi, maka selayaknya seluruh program di Satpol PP ini dievaluasi,"ujar politisi perempuan partai Demokrat yang duduk di Komisi B DPRD Medan ini. Kasat Pol PP Kota Medan Sofyan dalam kesempatan itu mengatakan, tidak berjalannya sejumlah program tersebut karena adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, menurutnya ini wajar dalam masa tahun anggaran berjalan, yang disebabkan ada pengaruh tertentu sehingga adanya efisiensi anggaran tersebut. Efisiensi anggaran ini menurut Sofyan akibat pengaruh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun bisa juga akibat belum turunnya dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) misalnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang sampai saat ini belum juga turun."Kedepan dengan anggaran yang ada kita tetap memaksimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi Satpol PP,"ungkapnya. Terkait desakan evaluasi tersebut, Ketua Pansus LKPj Ilhamsyah mengatakan, ada dua bentuk yang akan kita evaluasi, pertama apakah tidak berjalanya sejumlah program di instansi tersebut akibat karena belum terealisasinya dana dari Pemprovsu tersebut, atau karena faktor lain. "Ada dua sisi yang akan kita evaluasi, apakah tidak berjalannya program di Satpol PP tersebut terkait belum turunya DBH dari Pemprovsu, atau karena pihak Satpol PP itu sendiri yang tidak maksinal menjalankan program kerjanya,"ungkapnya. Terkait belum turunnya DBH tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mendesak kepada Pemprovsu segera merealisasikannya, karena akibat belum turunnya dana tersebut hampir seluruh program di Pemko Medan terkendala.(Mt-01)