Matatelinga - Medan, Karena pembangunan halte itu adalah usulan Pemko Medan, tapi setelah disetujui DPRD dengan anggaran yang tidak sedikit itu kini dibiarkan terbengkalai.Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Drs Herry Zulkarnaen, mempertanyakan pembangunan sejumlah tempat pemberhentian angkutan umum (halte) di Kota Medan yang saat ini terbengkalai. Bahkan, bangunan yang menelan anggaran Rp8 miliar itu kini kondisinya sudah rusak.“Halte itu dibangun bersumber dari APBD yang nota benenya adalah uang rakyat. Mengapa hingga saat ini dibiarkan terbengkalai dan tidak difungsikan,” ujar Herry Zulkarnaen kepada wartawan, Senin (19/5/2014).Herry mengaku kecewa atas kinerja Pemko Medan melalui dinas terkait. Semua terkesan hanya berorientasi proyek, sehingga hasilnya tidak maksimal dan mubazir,Hal ini membuktikan, lanjut Herry, Pemko Medan tidak memiliki konsep pembangunan yang jelas. Padahal, tujuan dibangunnya halte itu adalah untuk mendidik masyarakat dan pengemudi angkutan umum agar disiplin, dan mengurangi kemacetan lalu lintas.“Sayangnya bangunan itu kini dijadikan tempat mangkal gelandangan. DPRD Medan akan meminta pertanggungjawaban atas persoalan ini,” ujar Herry.Selain bangunan halte yang mubazir, Herry juga mempertanyakan genset bantuan Pemko Medan,yang diperuntukkan di setiap persimpangan untuk mengatur rambu lalu lintas ketika terjadi pemadaman listrik.“Kemana keberadaan genset yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Diduga genset yang dibeli bersumber dari APBD Kota Medan itu disalah gunakan,” ujar Herry.Begitu juga banyaknya lampu rambu-rambu lalu lintas yang rusak, sistem hitung mundur di lampu penyeberangan tidakberfungsi, dan rusaknya fasilitas umum lainnya.Dia menilai terkesan ada pembiaran dalam persoalan ini, dan tidak dilakukan perbaikan.Herry mendesak PLt Walikota Medan Dzulmi Eldin, tidak tinggal diam atas persoalan ini. “PLt Walikota harus mengambil tindakan, jangan diamkan ketidak mampuan aparaturnya dalam menjalankan tugasnya. Badan Pemeriksa Keuangan juga patut melakukan audit atas proyek ini,” ujar Herry Zulkarnaen.(Mt-01)