MATATELINGA, Medan: Dua mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Ahmad Fuad Lubis dan Faizal Irwan Dalimunthe serta mantan Kabid Armada Pangaloan, Kamis (26/11/2020) di ruang Cakra 3 Pengadilan Tipikor Medan dituntut pidana masing-masing 4 tahun penjara.Selain itu ketiga terdakwa korupsi Rp2,1 miliar lebih terkait penggunaan upah pungut Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sektor perkebunan tersebut juga dituntut pidana denda Rp250 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 bulan kurungan.Dari fakta terungkap di persidangan, tim JPU dari Kejati Sumut dimotori Hendri Sipahutar berkeyakinan, ketiga terdakwa secara bersama-sama secara melawan hukum memperkaya diri sendiro, orang lain dan atau korporasi, memenuhi unsur.Yakni Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanaHanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Labura saja Dinas PPKAD melakukan upah pungut DBH PBB perkebunan yang kemudian digunakan sebagai tambahan penghasilan.Seharusnya dapat persetujuan dulu dari DPRD setempat. Tindakan ketoga terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 1007 Tahun 2004.Menjawab pertanyaan majelis hakim diketuai Syafril Batubara, penasihat hukum (PH) ketiga terdakwa mengatakan, akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada persidangan pekan depan.Sementara usai sidang JPU Hendri Sipahutar menyatakan, dalam perkara ini ketiga terdakwa tidak dituntut dengan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara karena sudah dikembalikan."Dua terdakwa lainnya dari DPPKAD Labusel juga dituntut dengan pidana yang sama," kata pungkas Hendri. (mtc/fae)