MATATELINGA, Medan: Instruksi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin kepada jajarannya membuktikan keseriusan Poldasu dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2020.Hal itu disampaikan Dr Dedi Sahputra, MA Dosen Fisipol Uniersitas Medan Area (UMA) menanggapi seruan Kapoldasu kepada jajarannya untuk netral dalam Pilkada, Minggu, (6/12/2020).
Hal itu sekaligus, lanjutnya, menjawab berbagai keraguan tentang netralitas jajaran Poldasu dalam Pilkada 2020. "Poldasu adalah lembaga penjaga Kamtibmas, dan memang semestinya netral dalam Pilkada," ujarnya.
Menurut Dr Dedi yang juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ini, pernyataan tersebut penting bagi penegasan sikap Poldasu dalam dinamika politik lokal.
"Apalagi lagi Kapoldasu telah menegaskan akan ada sanksi bagi jajarannya yang melanggar instruksi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan yang ditunjukkan dalam rangka menjaga pelaksanaan demokrasi di daerah," sebutnya.
Bahkan pada personil di jajaran Poldasu dilarang untuk sekedar berfoto bersama dengan para kandidat yang maju dalam Pilkada di daerahnya masing-masing. Karena hal tersebut dapat dimaknai secara beragam oleh orang lain.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kapoldasu telah meminta jajarannya menjaga netralitas dalam Pilkada 2020. Salah satu bentuknya ialah tak berfoto dengan pasangan calon (Paslon) manapun.
"Saya sudah pesan kepada anggota, untuk berfoto saja kepada siapapun calon kepala daerah tidak boleh," kata dia, dalam apel pengamanan Pilkada serentak 2020, di lapangan KS Tubun, di Mapolda Sumut, Medan Sabtu (5/12/2020).
Martuani menyampaikan ada sanksi tegas terhadap anggota Polda Sumut yang kedapatan tidak netral dalam Pilkada serentak 9 Desember nanti. "Sudah pasti ada sanksinya. Artinya Polri menjamin netralitas untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah," terangnya.
Ditegaskan Kapoldasu, siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah nantinya, itulah yang terbaik menjadi pemimpin kepala daerah. "Siapapun yang terpilih Itulah putra putri terbaik di Sumut," jelas Martuani.
Sebelumnya, Polri telah mengerahkan sebanyak 12.350 personel untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak 9 Desember di 23 kabupaten/kota di wilayah Sumut. Jumlah tersebut merupakan 2/3 dari total jumlah personel yang ada di Sumut, yakni 20.669 orang.
Di Sumut ada 23 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada antara lain Asahan, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Mandailingnatal.
Selain itu, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba, Binjai, Medan, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Sibolga dan Tanjungbalai. (mtc/rel)