MATATELINGA, Asahan : Sebanyak 44 instansi pemerintahan di Pemkab Asahan terancam gelap gulita akibat menunggak bayar listrik hingga jutaan rupiah. Tunggakan diakibatkan sejumlah kendala.Kadis Infokom Asahan H.Rahmad Hidayat Siregar dalam keterangannya membenarkan bahwasanya beberapa dinas di lingkungan Pemkab Asahan sudah diancam oleh PLN ULP Kisaran akan diputus aliran listriknya."Hal ini dikarenakan adanya tunggakan pembayaran catu daya aliran listrik yang belum dibayarkan," ujarnya, Sabtu (30/1).Lebih lanjut H.Rahmad Hidayat Siregar mengatakan tunggakan pembayaran catu daya listrik tersebut dikarenakan hingga saat ini adanya kendala administrasi Pemerintahan."Kendala tersebut diantaraanya belum sinkronnya Simda dan SIPD yang terdapat perubahan peraturan dan lagi ini khan kantor layanan publik milik Pemerintah bukan milik perusahaan ataupun perorangan dan atas terjadinya pemutusan catu daya listrik yang berada di kantor kami Dinas Kominfo Asahan ini kami sangat kecewa dan manager PLN ULP Kisaran terkesan arogan dan tidak mempunyai toleransi,"bebernya.Rahmad Hidayat Siregar juga mengatakan selain Diskominfo juga terdapat RSUD HAMS Kisaran yang sudah diancam pemutusan catu daya listriknya, dan bila hal ini benar dilakukan oleh manager PLN ULP Kisaran, maka kata Hidayat, akan terjadi malapetaka dan tentunya banyak korban yang akan terjadi."Contohnya akibat listrik dipadamkan maka akan terjadi korban pada pasien yang sedang dirawat di RSUD HAMS Kisaran, dan bila ini terjadi siapa yang bertangggung jawab atas terjadinya kejadian ini, tetunya orang yang paling bertanggung jawab adalah manager PLN ULP Kisaran yang saat ini dijabat oleh Rosdiana Hasibuan,"ungkap Hidayat.Pemerintah Kabupaten Asahan telah melayangkan surat kepada pihak PLN ULP Kisaran untuk meminta penundaan pembayaran hingga semua perbaaikan administrasi di Pemkab Asaha selesai diperbaiki."Ini masih masa pandemi covid 19, hendaknya manager PLN ULP Kisaran sedikit mempunyai hati dan toleransi, ini kantor bukan milik saya pribadi namun milik rakyat Asahan, demikian juga halnya dengan perusahaan milik BUMN ini,"pungkasnya. (mtc/ben)