Matatelinga - Medan, Jaringan Nasional Anak Berkonflik dengan Hukum (JARNAS ABH) yang diwakili koordinator Program Advokasi Kebijakan ABH Yayasan Pusaka Indonesia Elisabet Juniarti,SH menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) kepada Kemenkumham RI di Jakarta, yang diterima Pocut Eliza, Direktur Perancangan Perundang-undang, Rabu (11/6/2014). Dalam penyerahan DIM tersebut, Hadir juga WGRJ Aceh, LAI Jakarta, LBH Apik Makasar, WCC Palembang dan LAHA Bandung "Dalam 447 DIM tersebut kita bagi menjadi beberapa bagian hal penting yaitu usulan substansi disetujui namun perlu dirumuskan lebih lanjut, perubahan redaksional dan memerlukan sinkronisasi," kata Elisabet. Menurut Elisabet ada beberapa point yang penting dalam DIM tersebut, terutama terkait dengan proses Diversi dan hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum, karena menurutnya hak anak dalam mendapatkan bantuan hukum juga sebaiknya terlibat dalam melakukan upaya Diversi Hal yang paling krusial lagi, terkait tentang syarat Diversi diamana dalam UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, dinyatakan bahwa syarat Diversi tersebut ancaman hukuman nya maksimal tujuh tahun dan pidananya tidak dalam bentuk pengulangan baru bias dilakukan upaya Diversi, seharusnya ini tidak semestinya, untuk anak tidak seharusnya semestinya mengunakan syarat tersebut, kata Elisabeth Karena menurutnya, proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dan kita menolak kriminalisasi terhadap anak jika ini terjadi, tegas Elisabeth. Begitu pula dengan peran serta masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi dan pemantauan Sistem Perdilan Pidana Anak dalam RPP tidak disebutkan semestinya harus juga dicantumkan. Menurut Elisabeth DIM RPP Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan hasil dari workshop nasional dalam menginiasi masukan publik terhadap rancagan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dihadiri dari bebera LSM Anak, pemerintah, universitas dan aparat penegak hukum. Elisabeth sendiri optimistis DIM RPP Sistem Peradilan Pidana Anak ini akan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, paling lama tahun ini sudah selesai "Gagasan mengenai persoalan ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu di berbagai kesempatan dengan melibatkan sejumlah kementerian. Jadi, kita berharap mudah-mudahan Peraturan Pelaksanaan bisa diselesaikan tepat waktu" ucapnya Selain Kemenkumham RI DIM RPP Sistem Peradilan Pidana Anak juga diserahkan kepada Kemensos untuk menjadi bahan masukan dalam pembuatan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.(Mt/Rel)