Matatelinga - Medan, Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM mengharapkan agar pengelolaan Rumah Negara Golongan III yang masih merupakan aset negara harus lebih dioptimalkan. Apalagi saat ini sebagian besar pemerintah Kabupaten dan Kota bahkan juga Pemerintah Provinsi terus berjuang memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan dan pengelolaan aset.Untuk meningkatkan pengelolaan dan penggunaan aset-aset negara di tingkat pemerintah daerah ini, Pemerintah Pusat menggelar Workshop Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2014. Workshop yang digelar di Hotel Grand Angkasa, Medan, Senin (16/6/2014) dibuka oleh Sekdaprovsu Nurdin Lubis."Saya berharap lewat kegiatan ini, maka kualitas pengelolaan aset kita bisa lebih ditingkatkan di masa mendatang," ujar Nurdin saat membuka kegiatan tersebut.Nurdin menjelaskan, rumah negara terbagi dalam berbagai golongan dimana semuanya harus dikelola secara maksimal. Karena itu keberadaan bangunan yang masuk aset negara memiliki standard teknis tertentu seperti layak huni, aman, nyaman serta dapat melindungi penghuni/penggunanya dari berbagai bencana atau ancaman. Dan standart teknis itu harus dipenuhi dan dicapai dalam pengelolaannya.Untuk mencapai hal itu perlu didukung prasarana dan sarana gedung serta yang terpenting adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. SDM terkait harus memahami mulai dari proses perencanaan, pembangunan dan pengawasan. Sementara untuk membangun gedung-gedung aset negara, Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan standar teknis sebagai peraturan dan pedoman yang diperlukan. Standar inilah yang termasuk dibahas pada kegiatan Workshop Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2014. Ketua Panitia Bambang Susanto mengatakan bahwa kegiatan ini secara umum dimaksudkan untuk lebih memantapkan pemahaman, menyatukan persepsi para peserta khususnya pejabat/pegawai yang berkaitan dalam bidan ke-PBLan antara lain dalam pembangunan bagunan gedung, bangunan gedung negara, pengelolaan rumah negara, dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) melalui kegiatan sosialisasi, workshop, pembinaan teknis, dan kolokium.Dalam acara ini diundang 400 orang yang terdiri dari 30 undangan sosialisasi dan instansi vertikal, 43 instansi horizontal, dan dinas tata ruang dan permukiman di wilayah provinsi Sumatera Utara, 11 udangan workshop dari satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan dan petugas pendata HSBGN, serta 50 peserta yang mempunyai tugas sebagai pengawas lapangan/ jafung teknik tata bangunan dan perumahan atau pegawai yang membidangi pengawasan dilapangan dari SNVT PBL di 11 provinsi yaitu Provinsi NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau,Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Provinsi Banten."Telah hadir saat ini sebanyak 350 orang," sebutnya.Acara ini lanjutnya dibagi dalam beberapa kegiatan diantaranya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Gedung Negara, Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Rumah Negara Golongan III, Pembinaan Teknis Tenaga Pelaksana Bidang PBL dan Kolokium Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan akan dilaksanakan mulai tanggal 16-19 Juni 2014 di Hotel Grand Angkasa Internasional Medan.Dilaporkannya pada acara ini melibatkan narasumber yang berasal dari pejabat/ahli/praktisi yang berkompeten. "Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis para penyelenggara pembangunan bangunan gedung secara umum, pengelolaan rumah negara dan RTBL", ujar Bambang Susanto. Turut hadir pada acara tersebut Kasubdit Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Ir Wahyu Kusuma Susanto, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Dtjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Ir Diah Irawati, MT, Kasubdit Wilayah I Direktorat Penataan Bangunan da Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Johny Zainuri, Karo Sarpras Poldasu mewakili Kapoldasu Kombes Pol Drs Agus Dwi, MH, Staf Ahli PS mewakili Pangdam I/BB Kolonel Inf. Buzli Haryanto, Mewakili Kadis Tarukim Provsu, para kepala pusat pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi, para pejabat instansi vertikal di Provsu, para narasumber, moderator dan peserta.(Mt)