MATATELINGA, Deliserdang-DewanPimpinan Pusat Forum Kebhinnekaan Indonesia Bersatu (DPP FKIB) mendukung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deli Serdang (DS) dalam mewujudkan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK).Selain itu, DPP FKIB juga memberi dukungan kepada Kajari DS dalam mewujudkan program Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) dan program Jaksa Menyapa (program menjemput kritik dan saran)."Tidak hanya itu, sebagai bentuk dukungan FKIB kepada Kajari Deli Serdang, kami siap bekerjasama dengan Kejari Deli Serdang, dalam memberikan pemahaman dan pendidikan kesadaran hukum," ungkap Ketua Umum DPP FKIB, Ustadz Martono, S.Pd, SH kepada awak media di Medan, Kamis (10/86/2021).Martono mengatakan, dukungan tersebut telah disampaikan langsung DPP FKIB kepada Kajari DS, dalam acara silaturahmi FKIB dengan Kajari DS, Jabal Nur, SH. MH, yang didampingi Kasi Intel Ricardo Marpaung SH MH, Senin 7 Juni 2021 lalu di Kantor Kejari DS.
BACA JUGA:Sidak Anggota DPRD Sumut di Lokasi Pekerjaan Parit Rengas Pulau, Ini Temuannya"Kajari Deli Serdang juga meminta kita untuk turut berperan aktif dalam memberikan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat," papar Martono.Dalam acara silaturahmi tersebut, Martono didampingi sejumlah pengurus DPP FKIB lainnya yakni Pdt. DR. Asaf Marpaung selaku penasehat dan Pdt Hulman Tinambunan, S.Th selaku Sekretaris Umum."Silaturahmi tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan pertama sebelumnya. DPP FKIB memberikan apresiasi kepada bapak Jabal Nur, SH. MH, yang berkenan menerima kunjungan pengurus DPP FKIB dengan hangat dan berdiskusi dengan kami dalam konteks membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat tidak terjerumus dalam melakukan pelanggaran hukum, " ujarnya.[br]Sebagai apresiasi kepada Kajari DS, lanjutnya, DPP FKIB memberikan plakat penghargaan dan DPP FKIB menerima plakat dari Kajari DS.Martono menjelaskan, bahwa FKIB adalah wadah pemersatu kebhinnekaan yang didirikan oleh sejumlah tokoh agama dari berbagai latar belakang agama yang berbeda yang memiliki pemikiran yang sama untuk menjaga dan merawat kebhinnekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Wadah ini dideklarasikan pada 20 Juni 2020 lalu berangkat dari keprihatinan sejumlah peristiwa yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Golongan) yang dikhawatirkan mengakibatkan terkoyaknya kebhinnekaan NKRI.Pengurus yang terlibat didalamnya dari berbagai agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Konghucu dan Hindu."Munas pertama digelar pada 1 Juni 2020. Secara aklamasi saya mendapat kepercayaan sebagai Ketua Umum," tambah Martono. (*/mtc)