MATATELINGA, Medan: Usai persidangan lanjutan perkara Dugaan Penipuan dan Penggelapan yang dituduhkan kepada terdakwa Anwar Tanuhadi oleh JPU Candra Priono Naibaho dari Kejari Medan, terhadap korban Joni Halim dengan agenda pembacaan nota pembelaan terdakwa. Tim Penasehat Hukum ( PH) Anwar Tanuhadi ketika ditanyakan tentang Laporan terdakwa Anwar Tanuhadi ke Propam Polda Sumut, terkait penangkapan, penahanan dan pemerasan oleh penyidik Polsek Medan Timur.Dr.H.KRH. Henry Yosodiningrat, SH. MH mengatakan, selaku Kuasa hukum Anwar Tanuhadi telah menerima Hasil audit investigasi terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik Polsek Medan Timur terhadap klien telah selesai. Hasilnya, Bidang Propam Polda Sumatera Utara menyatakan ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik.Ini sebagaimana tertulis dalam poin kedua Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP-2). Kemudian Henry Yosodiningrat memperlihatkan surat tersebut kepada wartawan di ruang sidang Cakra4 PN Medan Senin Sore.Dalam surat tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani Kasubbidwabprof AKBP Dadi Purba, SH., MH itu juga menyebutkan, selanjutnya pengaduan itu ditingkatkan ke pemeriksaan pendahuluan."Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dijelaskan kepada saudara bahwa Akredtitor Subbidwabprof Propam Polda Sumut telah selesai melakukan Audit Investigasi atas laporan saudara dan tekah dilakukan Gelar Perkara dengan kesimpulan ditemukan dugaan pelanggan Kode Etik Profesi oleh Penyidik selanjutnya dumas saudara ditingkatkan ke Pemeriksaan pendahuluan," demikian tertulis dalam poin ke dua surat bernomor B/628/VI/WAS/2.1/Bidpropam yang ditujukan kepada Law Firm Henry Yosodiningrat, " ucap Henry Yosodiningrat.Menyikapi surat ini, kami tim Penasehat Hukum ( PH) Anwar Tanuhadi, Dr.H. KRH Henry Yosodiningrat, SH. MH menyebutkan bahwa benar selama penyidikan, kliennya dizolimi."Ini hari baru kami terima (Senin, 22 Juni/ 2021). Kami akan lampirkan dalam pembelaan kami, agar majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara kleian Kami ini dapat membacamya dan sekaligus sebagai pertimbangan hakim" ucap Dr.H. KRH Henry Yosodiningrat, SH. MH. (*/mtc)