Matatelinga - Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) mengintruksikan pengawasan ekkstra untuk kedua elemen tersebut. Pengawasan terhadap logistik dan daftar hadir pemilih dinilai penting, memgantisipasi terjadinya kecurangan pemilihan umum (Pemilu)."Logistik itu penting. Tidak ada valid mengenai logistik menjadi celah terjadinya kecurangan. Ini harus diantisipasi sejak dini," kata Pimpinan Bidang Pengawasan Bawaslu Sumut, Aulia Andri saat Rapat Kerja Teknis Pengawasan Logistik, Pemungutan, Penghitngan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 di Hotel Soechi Medan, Kamis (3/7/2014).Dia mengatakan, kekurangan logistik saat pemungutan suara tidak hanya mengulur waktu pelaksanaan. Akan tetapi memecah konsentrasi pengawas di lapangan yang jumlahnya terbatas."Kalau surat suara kurang di TPS, tentunya PPL (Petugas Pengawas Lapangan, red) akan pecah konsentrasi antara pengawasan TPS dan upaya memenuhi kebutuha kekurangan," katanya.Kelebihan logistik juga celah pelanggaran Pemilu. Segel, hologram maupun formulir berlebih di penyelenggara bisa diselewengkan. "Bagaimana kita mengetahui kalau kotak sudah pernah dibuka tanpa sepengetahuan sakai maupu PPL, kalau segelnya bisa digantikan," sebutnya.Karena itu, Bawaslu Sumut mengintruksikan seluruh jajaranya mengawasi proses pengepakan logistik sebelum dikirim ke TPS. Sedangkan untuk logistik tersisa, baik surat suara, berbagai formulir, segel, stiker, sampul harus diketahui bersama jumlahnya dan dimana penyimpananya. ""Langkah strategis ini untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu. Bahwa semua logistik terdata sesuai dengan kebutuhan," katanya dan menambahkan pengawasan logistik pemilu unuk memastikan ketepatan jumlah waktu, jenis dan kualitas.Mengenai hak memilih juga menjadi perhatian. Pra pemugutan suara pengawas pemilu melakukan pengawasan langsung, apakah C6 sudah diterima warga atau tidak. "Kalau ditemukan masyarakat belum menerima undangan memilih 3 hari sebelum pemungutan suara, pengawas pemilu akan peringatkan KPU," sebutnya.Terkait pemungutan suara, PPL harus cermat mengawasi pemilih yang menggunakan hak politiknya. Pemilih yang berhak memberikan suara jika masuk dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. "Absensi pemilih dalam formulir C7 harus dicatat, mengantisipasi pengelembungan suara," kata Aulia.Dia mengatakan, ruang kecurangan sangat banyak, sedangkan jumlah PPL lebih sedikit dari TPS. Seorang PPL mengawasi lebih dari satu TPS, sehingga dibutuhkan pemetaan dan langkah strategis pencegahan kecurangan.(Mt)