MATATELINGA. Medan -Rektor Unimed Dr Syamsul Gultom Skm Mkm mengatakan ,di Unimed tidak ada mahasiswa dididik jadi ekstrimis.Kalau ternyata ada dan terbukti ? Bisa saja dipecat baik dosen atau mahasiswa. Ya bisa saja sesuai dengan tata tertib kehidupan kampus, kata Syamsul Gultom menjawab wartawan di Medan, Rabu (15/9/2021) terkait dengan ucapan Presiden Jokowi yang mengatakan,ada yang mendidik mahasiswa jadi ekstremis.Seperti diberitakan, Jokowi tidak ingin mahasiswa yang diajari tentang kebangsaan di dalam kampus justru terpapar paham radikal di luar kampus. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Majelis Rektor PTN di Surakarta, Senin (13/09/2021).
Baca Juga:Dukung Pariwisata Toba, PLN dan Kotrip Latih Pokdarwis Lintong NihutaDitanya hal lain apakah sudah ada rencana kuliah tatap muka mahasiswa Unimed ?. Syamsul Gultom mengatakan jika sudah ada instruksi dari kementerian kita akan ikut .Secara terpisah yang dihubungi pada hari yang sama Kepala Kantor Humas USU Amalia Meutia MPsi Psikolog mengatakan, yang saya cermati dari berita di koran SIB ini adalah, Presiden Jokowi tidak ingin mahasiswa yang diajari tentang kebangsaan di dalam kampus justru terpapar paham radikal saat di *luar kampus*.Jadi terpapar ekstremisnya itu malah di luar kampus .Dikatakannya, kalo di USU, pastinya yang diajarkan adalah muatan kebangsaan yang sesuai dengan prinsip nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kaidah NKRI. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan mata kuliah umum PPKN yang wajib diambil oleh mahasiswa USU.[br]Jadi apakah bisa disebut di USU tidak ada yang didik mahasiswa jadi ekstrem . Karena Presiden kan bilang ada yang didik mahasiswa jadi ekstremis. Tentu presiden ada datanya ?.Amalia Meutia mengatakan, USU tentu saja tidak melakukan hal itu.Dijelaskannya, bahwa yang diajarkan adalah PPKN dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara serta meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Mata kuliah ini membahas mengenai pilar bangsa Indonesia, ideologi Pancasila, hak dan kewajiban warganegara, identitas nasional sampai geostrategic demi tercapainya warga negara yang lebih beradab, jujur, demokratis, terdidik, berkeadaban dan berwawasan kebangsaan, katanya. (Mtc/agie)