MATATELINGA, Kabanjahe : Kawasan Hutan Produksi tepatnya Hutan Produksi Sibuaten III Puncak 2000 Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga diserobot oleh oknum pengusaha/konglomerat dari Medan berinisial M seluas sekitar 250 Ha.Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Pro Jokowi (Projo) Karo Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP dalam siaran persnya, Minggu (28/11/2021).Dugaan tersebut, kata Lloyd semakin diperkuat dengan temuan pilar batas Kawasan Hutan telah dihancurkan dan Kawasan Hutan Produksi Sibuaten III tersebut telah dipagari dengan tiang pipa besi dan kawat berduri oleh pekerja yang mengaku suruhan konglomerat tersebut.
"Informasi dan data yang kami peroleh berdasarkan hasil investigasi Tim DPC PROJO Kabupaten Karo, bahwa diatas Kawasan Hutan Produksi Sibuaten III tersebut telah terbit alas hak berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) atas nama konglomerat yang dibuat oleh salah satu Notaris di Kota Medan," jelas Sekretaris DPC PROJO Kabupaten Karo Imanuel Elihu Tarigan, SH.Atas temuan tersebut, lanjut Imanuel Tarigan, kami selaku masyarakat putra daerah dan dibesarkan di Tanah Karo meminta kepada Kapolri dan Jaksa Agung RI segera menurunkan Tim ke Puncak 2000 Siosar untuk mengusut tuntas permasalahannya. "Dugaan penyerobotan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara yang cukup signifikan nilainya. Saat ini Puncak 2000 Siosar merupakan kawasan pengembangan wisata yang menjadi primadona. Harga tanah melonjak tinggi pasca Presiden RI Joko Widodo membangun infrastruktur untuk relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung pada Tahun 2014 yang lalu," tandasnya.
Saat ini, kata Imanuel pasaran harga tanah terendah di Puncak 2000 Siosar berkisar Rp. 100.000/meter. Berarti harga 1 Ha mencapai nilai Rp. 1 Miliar. Dengan demikian, dugaan penyerobotan Kawasan Hutan Produksi Sibuaten III seluas 250 Ha tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 250 Miliar."Secara khusus kami sangat mengapresiasi program Jaksa Agung untuk memberantas habis mafia tanah. Kami masyarakat Karo meminta pak Jaksa Agung turun langsung atau menurunkan tim untuk melakukan investigasi adanya dugaan keterlibatan banyak pihak dalam pat gulipat pelepasan lahan hutan di Tanah Karo," tandas Llyoid Ginting.
Lebih lanjut Lloyd Reynold Ginting Munthe menyampaikan, dampak dari ketidakjelasan penegakan hukum di Tanah Karo, sudah ada salah seorang warga masyarakat yang dijadikan tersangka dan sekarang sedang menjalani persidangan."Untuk perkara ini, kami juga meminta kepada Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial mengawal proses persidangannya agar tidak sampai mengkriminalisasi warga demi untuk sesuatu hal dan kepentingan sekelompok orang," pungkasnya.