Matatelinga - Medan, Munculnya potensi konflik antara produsen/pedagang dengan konsumensering kali diakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajibanyang melekat pada dirinya, ketika dia bertindak dan disebut sebagai konsumen,untuk itulah perlu dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disemuadaerah di Indonesia termasuk hari ini di Kota Medan.Hal ini dikatakan oleh WalikotaMedan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi pada pelantikan pengurus BPSK Kota Medan priode2014-2019, Rabu (16/7) di balai Kota Medan, pelantikan ini berdasarkanKeputusan Menteri Perdagangan RI nomor, 676/M-DAG/KEP/4/2014 tanggal 22 April2014.
Dikatakan, BPSK adalah wujudtanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang bertindak sebagai media, baikitu melalui kongsiliasi, mediasi dan juga arbitrase didalam menyelesaikanseluruh sengketa konsumen, keberadaan BPSK ini juga diharapkan dapatmenciptakan iklim dunia usaha yang lebih sehat serta turut mendorong lahirnyaperusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan, melalui penyediaan barangdan jasa yang semakin berkualitas dan harga yang wajar di tengah-tengahmasyarakat.
Menurutnya, sebagai kota yangberkembang tentunya dihadapkan kepada berbagai persoalan ketidak puasanmasyarakat terutama terhadap berbagai transaksi jual beli perseorangan,organisasi maupun korporasi, terlebih lagi dengan semakin dekatnya pemberlakuanera masyarakat ekonomi Asean 2015, diera ini akan semakin dibanjiri dengan produk,sumber daya dari seluruh negara tetangga dikawasan Asean.
"Kita berharap dengan terbentuknya BPSK ini akan memudahkan bagi pelakuusaha bersama konsumen apapun yang menjadi perselisihan bisa diselesaikansecara arif dan bijaksana, sesuai dengan aturan yang berlaku, momentum ini kitajadikan motivasi bagi pelaku usaha dan konsumen untuk bisa bekerja sama dalammeningkatkan produsifitas dan mengembangkan industrinya.
Eldin juga berpesan kepada pengurusBPSK yang baru dilantik agar dapat bekerja profesional untuk menyelesaikanberbagai permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, sehingga kotaMedan tetap memiliki atmosfer yang sejuk, bukan saja bagi konsumen namun jugauntuk dunia usaha, dan BPSK perlu didorong untuk memperluas akses masyarakatterhadap badan ini, disamping memonitor berbagai strategi pemasaran yang dapatmerugikan konsumen.
Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Medan Syahrizal Arif SE SH MM dalam kesempatan itumenjelaskan, BPSK adalah salah satu badan yang menyelesaikan sengketaantara produsen dan konsumen, merupakanbadan independen yang bisa memberikan solusi konsumen dan produsen. Di BPSKsetiap hari perkara masuk dan diselesaikan, dari Januari sampai Juli 2014 sudah78 perkara yang masuk, masalahnya adalah Asuransi, real estate dam leasing, danmasalah yang paling banyak masuk adalah Leasing.
Susunan anggota BPSK Kota Medanterdiri dari 5 (lima) unsur pemerintahan yakni Syahrizal Arif SE, drg Hj UsmaPolita, Suriono S Sit, Abdul Rahim SH, Eben Ezer Panggabean, 5 (lima) unsurkonsumen yakni HM Dharma Bakti Nasution SH, Hj Erlina SH, Siti Aisyah Dana SH,Muhammad Irfan SH, Faisal Riza SH, 5 (lima) unsur pelaku usaha yakni DrsSulazy, Drs Azwar, Ahsanul Fua’ad Saragih SH, Drs Khairul Mahali dan M DjanelHamjas SH.(Hendra/Mt)