MATATELINGA, Asahan - Hasil dari tindak lanjut sosialisasi dan penilaian dianostik indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK),Pemerintah kabupaten Asahan bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara di Aula Perwakilan BPKP Provsu, Rabu (25/05/2022), melakukan penanda penanda tanganan komitmen bersama.
Bupati Asahan H Surya dalam keterangannya mengatakan tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui gambaran awal IEPK dan implementasinya serta mengidentifikasi kelemahan Pengendalian Korupsi dan menentukan area penguatannya (Area Of Improvemeni).
"Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya pemahaman dan pelaksanaan 5 aspek fundamental, yaitu akuntabilitas, transparansi, independensi, koordinasi, dan partisipasi.
Dan dalam pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik inilah yang menjadi dasar dalam pencegahan korupsi," ujarnya.
Bupati Asahan juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus menerapkan tata kelola yang baik dalam setiap tingkatan dan lembaga, menyusun draft kebijakan antikorupsi yang terintegrasi, menyusun seperangkat sistem antikorupsi, melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi yang terencana serta terjadwal.
Dalam sistem penerapan IEPK ini akan dijadikan basis data perbaikan tata kelola di masa depan, bisa juga digunakan untuk peningkatan pengendalian risiko dan penguatan pengendalian antikorupsi.
[br]
Paling penting bahwa IEPK ini akan menjadi alat ukur kinerja atau pembanding antar waktu dan antar unit kerja dalam upaya pencegahan korupsi.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara, Kwinhatmoko
mengatakan, kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan komitmen bersama kita untuk meningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integrasi Pemerintah Kabupaten khususnya dalam hal peningkatan Indeks Efektivitas Penendalian Korupsi (IEPK).
Kwinhatmoko juga mengatakan, selain untuk meningkatkan IEPK, komitmen bersama ini juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan.
Hasil sosialisasi dan penilaian diagnostik IEPK yang dilakukan sekitar bulan April 2022 yang lalu, telah direkomendasikan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menyusun draft kebijakan antikorupsi yang terintegrasi, menyusun seperangkat sistem antikorupsi antara lain terkait Peraturan Kepala Daerah terkait saluran pengaduan internal Whistle Blowing System (WBS).
"Melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi yang terencana serta terjadwal, kepada pihak internal dan eksternal maupun stakeholders terkait pencegahan korupsi," tukasnya.