MATATELINGA. Medan - Diselenggarakan di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan, Rabu (25/05/2022). Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman saat memimpin Rapat Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Pemko Medan Semester I Tahun 2022.Perlu untuk diketahui, saat ini sebanyak 85% penduduk Kota Medan telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dibutuhkan kurang lebih 13% lagi untuk masuk dalam program tersebut. Diharapkan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Cabang Kota Medan segera mencapai target 98% menjadi peserta program JKN di tahun 2024. Dengan demikian visi misi Wali Kota Medan untuk memberikan pelayanan Kesehatan terbaik kepada masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) dapat segera terwujud."Kalau bisa sebelum tahun 2024, program UHC harus sudah maksimal di Kota Medan sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melalui program UHC ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan," kata Wiriya.
Baca Juga:Pemkab Labuhanbatu Terima Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumut Tahun Anggaran 2021Kemudian, Wiriya berpesan kepada pihak BPJS Kesehatan untuk dapat memperhatikan warga yang tidak masuk ke dalam program pemerintah tetapi program BPJS secara mandiri yang mengalami tunggakan iuran dan tidak mampu membayarnya agar dicarikan solusinya.“Terkadang ada warga yang iuran BPJS Mandirinya nunggak, masuk rumah sakit. Dia tidak mampu membayar tunggakan, secara sisi kemanusiaan tentunya harus dibantu. Jadi saya berharap masalah seperti ini menjadi perhatian dan dicarikan solusinya,” pesannya.Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan dr Sari Quratul Aini menyampaikan, kegiatan ini digelar dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan pemerintah daerah. Dikatakannya, tindak lanjut Instruksi Presiden No 1/2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program JKN-KIS.Sari mengungkapkan, berdasarkan penyerahan data PD Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan sampai dengan 24 Mei, baru masuk 31.000 data. “Artinya, masih ada kuota yang belum terisi sebesar 60.435 jiwa untuk penambahan kuota Medan Sehat dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN sesuai kuota," ungkap Sari.