MATATELINGA,
Tanjungbalai- Pelaksana tugas (Plt) Walikota Tanjungbalai, H Waris Thalib MM memilih bungkam ketika diminta tanggapannya terkait getolnya Pemkot Tanjungbalai memberikan hibah ke lembaga instansi penegak hukum (APH).Orang nomor satu di Kota kerang itu ketika dihubungi hanya mengajak jumpa tanpa memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang diajukan wartawan."Nanti kita jumpa ya Wo," tulis Waris Tholib ketika dihubungi melalui sambungan WhatsApp-nya, Jumat (3/6/2022).Begitu juga halnya dengan Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin. Pesan whatsApp yang dilayangkan wartawan hanya dilihat tanpa jawaban.Untuk diketahui berdasarkan penelusuran dari sistem informasi rencana umum pengadaan (siRUP), Pemko Tanjungbalai mengumumkan rencana lelang berupa hibah untuk instansi vertikal diantaranya Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan dan Polres Tanjungbalai.[br]Untuk Kejaksaan Negeri Tanjungbalai-Asahan sendiri terlihat rencana lelang berupa penataan halaman hibah tanah RUP bahasan sebesar Rp1 miliar kemudian rehabilitasi atap kantor sebesar Rp1,2 miliar dan penataan halaman parkir dan pemasangan kanopi lahan parkir senilai Rp300 juta.Kemudian untuk Polres Tanjungbalai sendiri rencana lelang terlihat berupa renovasi ruang kerja Kapolres dan Waka Polres sebesar Rp1,5 miliar, selanjutnya renovasi koridor Mako Polres senilai Rp500 juta dan renovasi kantor satuan Sabhara senilai Rp500 juta.Seperti diberitakan sebelumnya rencana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungbalai mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan aktivis. Salah satunya Rudi Bakti ST.Ia menilai pemberian hibah Rp4 miliar berupa rehabilitasi pembangunan gedung kantor milik instansi vertikal itu jauh dari esensi kepentingan dasar masyarakat kota Tanjungbalai yang sedang mengalami pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.Rudi mengungkapkan Pemerintah Kota Tanjungbalai sendiri sejatinya tidak memiliki cukup anggaran untuk dihambur-hamburkan pada alokasi hibah.[br]Akibat keterbatasan anggaran ini tak sedikit dinas atau OPD pemko Tanjungbalai yang minim anggaran berdampak pada pelayanan masyarakat.Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwasanya untuk kebutuhan pembangunan jalan saja, Pemko Tanjungbalai tidak mampu merealisasikan secara keseluruhan.Rudi juga menyinggung peran DPRD yang dinilai turut serta dalam getolnya Pemko Tanjungbalai membangun gedung install vertikal di kota itu.Menurutnya, ketika pembahasan APBD tak satupun anggota DPRD yang terlihat memprotes kebijakan Pemkot itu. Bahkan katanya saat ini sedang senter isu jual beli ‘Pokir’ para dewan.