MATATELINGA. Tanjungbalai - Kebijakan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (Perkim) Kota Tanjungbalai atas pembangunan jalan di kawasan tanpa permukiman warga, menjadi perbincangan hangat dimasyarakat.Kebijakan ini sangat kontradiktif, karena di satu sisi masih banyak jalan di kota tanjungbalai yang rusak dan tidak layak, di sisi lain malah membangun jalan di lokasi yang tidak ada penghuninya serta bukan jalan perlintasan warga.Pembangunan jalan yang tidak ada penghuninya itu berlokasi di Jalan Pajri Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso.Samsul, salah seorang warga kelurahan setempat yang ditanya, mengaku heran dengan pembuatan jalan di lokasi yang tidak ada penduduknya, sementara jalan yang ada dan sudah rusak parah malah tidak diperbaiki.
Baca Juga:DPRD Minta Polisi Terbitkan DPO Bagi Para Bandar Judi di Kota Medan"Jalan banyak penghuninya dan membutuhkan jalan, malah tidak dibuatkan jalan. Ini kan aneh, patut dipertanyakan," katanya.Banyak pihak menduga, pembangunan jalan tersebut adalah pesanan dan demi kepentingan pihak tertentu sebab dilokasi tersebut terdapat penjualan kaplingan tanah.Menanggapi hal itu, ketua solidaritas masyarakat Indonesia kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan sangat menyayangkan kinerja Bappeda dan Dinas Perkim di dalam penganggaran, karena selama ini selalu menyatakan pembangunan yang dianggarkan selalu berdasarkan skala prioritas."Kalau berdasarkan skala prioritas, mengapa membangun jalan di lokasi yang tidak ada penduduknya. Ini patut dipertanyakan," ujarnyaIa juga mempertanyakan, mengapa mengapa paket proyek pembangunan jalan itu bisa lolos melalui APBD, dimana peran DPRD, ini juga perlu ditelusuri agar semuanya menjadi terang dan jelas.
Disebut Jebolan Pokir Dewan[br]Disisi lain dalam penelusuran Matatelinga.com, salah seorang sumber ASN yang bekerja Dinas Perkim Kota Tanjungbalai menyebutkan bahwa jebol nya pembangunan jalan Pajri dalam realisasi APBD tahun 2022 atas usulan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD kota TanjungbalaiMenurut sumber pengusulan jalan tersebut sempat dua kali ditolak dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) sebab dilokasi tersebut tidak ada penduduk nya serta bukan jalan perlintasan warga"Di musrembang jalan itu ditolak, sudah dua kali itu,tahun ini terealisasi lewat Pokir DPRD," ucap sumber tersebut.Sementara itu Plt Kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Kota Tanjungbalai, Tajul Abrar Nur Ritonga, ST saat dikonfirmasi belum bisa memastikan apakah pengajuan jalan pajri tersebut melalui Musrenbang atau Pokir DPRDNamun menurut nya dibangun jalan pajri tersebut nantinya sebagai penghubung dan jalan alternatif"Kurasa Pokir juga itu , aku infonya dimusrebang masuk, tapi nanti dicek dulu, aku gak berani membilangkannya, biasanya itu, ada dimasukan dimusrebang ,dimasukkan dipokir juga namanya lah usaha sah sajanya itu." Kata Tajul saat ditemui. Sabtu (18/06/2022) kemarin.Tajul juga mengatakan pembangun jalan tersebut tidak seharusnya menjadi persoalan sebab dibangun nya jalan itu sudah tentu ada pungsinya."Sepanjang itu permintaan masyarakat dan itu ada fungsinya, udah selesai kalau gak ada gunanya ngapain dibangun," ucap Tajul. (Riki)