MATATELINGA,Toba- Upacara Ritual Pameleon Bolon Sipaha Lima (upacara syukuran menyambut masa panen) oleh Penghayat Aliran Kepercayaan (Parmalim) di Huta Tinggi, di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba mendapat pengawalan dari aparat keamanan seperti Polres Toba, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (PolPP), Pengawaln bertujuan agar upacara berjalan dengan baik.
"Karena saat ini ada masalah tentang kepemimpinan di Jemaah Parmalim dan ketika adanya ibadah upacara seperti itu tentu kita harap bisa berjalan dengan baik.
Sekaitan itu, secara khusus pemerintah harus memberikan pengamanan," ujar Plt Kasat Pol PP, Harianto Butarbutar, Kamis (14/7/2022) di Laguboti.
Panitia Pelaksana Pameleon Bolon Sipaha Lima Parmalim melalui Bidang Humas dan Pemberitaan, Erikson Sirait menjelaskan acara Ritual Pameleon digelar Senin-Rabu (11-13/7/2022) adalah agenda tahunan di Parmalim diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia.
Tentang kehadiran pengamanan dari Polres, TNI dan Satpol PP dibenarkan oleh Bidang Humas dan Pemberitaan Parmalim, Erikson Sirait adalah atas permintaan Pimpinan Parmalim Raja Monang Naipospos.
Lanjut Bidang Humas dan Pemberitaan Panitia Pameleon Bolon Parmalim, Erikson Sirait bahwa tentang adanya dualisme kepemimpinan di Parmalim dijawab adalah benar adanya.
"Warga Parmalim tidak terima kepada yang telah mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau raja. Kami sebagai generasi muda tidak bodoh memilih Raja tentu Raja itu harus yang sudah mapan dalam segalanya baik keturunan, ilmu,ekonomi dan tatacara mengayomi," katanya.
Namun berbeda dengan Poltak Naipospos. Poltak Naipospos mengatakan bahwa kubu Monang tidak boleh mengklaim semua parmalim harus sesuai keinginan Monang Naipospos.
[br]
”Dan itulah persoalan, itulah pendapat mereka dan jangan dipaksakan untuk semua parmalim. Kalau dibilang parmalim dibawah pimpinan Monang Naipospos itu sah-sah saja. Jelas bertolak belakang dengan Raja Poltak Marsinton Naipospos.
Karena sesuai amanah yang diterima Raja Mulia Naipospos dari Raja Sisingamangaraja bahwa raja itu tidak bisa dipilih bahkan jemaatnya sendiri pun tidak bisa mencampuri masalah Pimpinan ataupun Ihutan dan harusmombang marsundut.
Soal kemapanan akan segalanya baik itu keturunan, ilmu dan ekonomi itu bukan urusan umat/jemaat, tapi itu urusan yang maha kuasa. Karena seorang raja itu bukan dilihat dari kemapanan keturunan, ilmu dan ekonomi tapi yang utama kemapanan atas amanah yang diterima dari pendahulunya (Ihutan sebelumnya). Ihutan sebelumnya pun (Alm Raja Marnangkok Naipospos) sudah ada tanda-tanda bahwa siapa yang akan jadi penggantinya setelah dia meninggal.
Diantara ahli warisnya (mombang marsundut) diturunkan kepada ahli waris, bukan ke samping ataupun abang ataupun adek ihutan” terang Poltak Naipospos.
Poltak Naipospos menceritakan bahwa dimasa kerajaan Raja Sisingamangaraja III Raja Itubungna, masih berumur 12 tahun sudah jadi Raja yakni Raja Sisingamangaraja III.
“Kalau kita liat umur 12 tahun apakah itu sudah mapan seperti yang dibilang Erikson Sirait tadi? Tapi Raja Sisingaamangaraja sudah mapan atas amanah yang diterima dari pendahulunya dan yang maha kuasa.
Jadi itulah perbedaan antara pihak Monang Naipospos dengan Poltak Naipospos, semenjak alm Raja Marnangkok Naipospos meninggal, saya sudah memimpin ritual Ugamo Malim, yakni 2017 Di Bale Pasogit Hutatinggi Laguboti. Dan setelah Bale Pasogit ditutup, ritual Ugamo Malim tetap kami laksanakan sampai sekarang dan itupun tak pernah meminta pengamanan dari pihak Pemkab dan Polres. Adapun selama ini kami hanya melayangkan surat pemberitahuan palaksanaan Ritual Ugamo Malim.
Memang pantauan beberapa awak media yang selama ini meliput ke acara tersebut terheran dengan banyaknya personil TNI-Polri dan Satpol PP berjaga di lokasi acara yang sebelumnya tidak seperti itu.