Matatelinga - Medan, "Hanya isapan jempol belaka" Janji Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar akan menyerahkan data kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2014 sebelum rapat paripurna ke DPRD Medan, Jumat kemarin (8/8/2014) . Janji Marasutan yang dicetuskan dihadapan Komisi B DPRD Medan saat rapat pembahasan P-APBD Kamis (7/8) seakan hanya angin lalu.
Padahal janjinya sebelum rapat paripurna lalu sudah disampaikan,"ujar Ketua Fraksi PKS, Salman Alfarisi kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Minggu (10/8/2014).
Dikatakan Salman sikap tidak transparannya Kadis Pendidikan tersebut tentunya akan mempersulit fungsi pengawasan dewan. Oleh karenanya wajar jika hal tersebut menimbulkan persepsi negatif ditengah-tengah masyarakat kalau PPDB 2014 rentan dengan adanya permainan.
"Ini menjadi tandatanya besar. Karena PKS serius terkait pendidikan makanya sejak awal baik dirapat komisi maupun Paripurna kita terus menggaungkannya. Tindakan Kadis Pendidikan tentunya memeprsulit fungsi pengawasan kita,"tegas Salman.
Dijelaskan Salman selain kuota, PKS juga mendesak agar Dinas Pendidikan memberikan data daya tampung setiap sekolah. Karena berdasarkan kondisi dilapangan banyak temui sekolah yang tidak menjalani aturan dengan menampung siswa lebih dari 32 siswa perkelas.
Selain itu lanjut Salman dirinya sangat menyayangkan Dinas Pendidikan tidak mengikutsertakan Komisi B dalam hal pembahasan sistem PPDB sehingga persoalan-persoalan terkait penerimaan siswa baru masih terus terjadi.
"Makanya kita heran apakah memang Dinas Pendidikan ini tidak membutuhkan Komisi B. Kita melihat Disdik Medan seperti tidak serius dalam memajukan dunia pendidikan kita. Ya, kita meminta Walikota Medan dapat mengevaluasi kinerja bawahannya ini,"pungkasnya.
Protes keras terkait tidak transfarannya Dinas Pendidikan terkait PPDB juka dilayangkan Sekretaris Komisi B DPRD Medan, Juliandi Siregar yang membidangi persoalan pendidikan. Menurut Juliandi banyak ditemui kebobrokan terkait PPBD. Praktek ilegal dengan memasukan siswa ke sekolah berdasarkan titipan masih terjadi. Bahkan menurut Juliandi dirinya ada mendapat laporan dari orang tua siswa yang diminta sejumlah uang jika ingin anaknya diterima disalah satu sekolah.
“Sistem 70-30 persen itu perlu dievaluasi. Karena masih banyak ditemui dilapangan kalau yang 30 persen itu menjadi ajang kepentingan oknum-oknum tertentu seperti siswa titipan. Padahal anggaran untuk PPDB ini mencapai Rp1,5 miliar,”tegas Juliandi.
Sebelumnya saat rapat pembahasan P-APBD Kamis (7/8) lalu Kadis Pendidikan sempat menjanjikan kalau pihaknya akan memenuhi permintaan Komisi B terkait data kuota dan daya tampung sekolah pada PPDB Tahun 2014.
“Ya akan kami segerakan data itu ke komisi B. Ya Pak Manulang diserahkan datanya segera,”ujar Marasutan ke Tamli Manulang, Kasi Program Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan yang juga hadir dalam rapat tersebut.
Pada kesempatan itu Marasutan juga sempat mengatakan kalau dirinya hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada dan dia hanya menlanjutkan.
"Memang sistem yang kita gunakan tidak beda dengan tahun 2013-2014 yang lalu. Kita hanya melanjutkan. Tapi tahun 2015 mudah-mudahan akan berbeda. Kita sudah memiliki trik-trik baru dan tentunya meminta dukungan
dari Komisi B,"terangnya.
Sekedar informasi, sikap kurang proaktif ditunjukan oleh Kadis Pendidikan Marasutan terhadap pembahasan P-APBD salah satunya lebih memilih menggelar Halal bi Hal dikediamannya dan tidak menghadiri rapat dengan Komisi B, Rabu (6/8). Bahkan pembahasan P-APBD kembali terhambat karena ketidakhadirannya pada Kamis (7/8) pagi. Marasutan baru hadir siang harinya setelah rapat diskor dan Ketua Komisi B, Landen Marbun "mengancamnya" akan meminta agar pengesahan P-APBD ditunda karena pembahasan dengan Dinas Pendidikan belum dilaksanakan.
(Mt)