MATATELINGA, Medan : Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan memastikan tarif angkutan umum akan naik hari ini rencananya, Senin (5/9/2022) sesuai dengan kenaikan tarif BBM.
Ketua Organda Kota Medan Mont Gomery Munthe mengatakan, sesuai dengan presentasi kenaikan harga BBM, pihaknya akan menaikan tarif angkutan umum menjadi Rp 6.500 per estafet.
"Kita akan menyesuaikan tarif dan di berlakukan mulai senin yaitu menjadi Rp 6.500 per estafet, sesuai dengan presentasi kenaikan BBM," Ujarnya, Minggu (4/9/2022).
Dikatakannya, kenaikan ini dibuat sesuai keputusan Organda tanpa menunggu adanya aba-aba atau keputusan dari pemerintah.
"Memang seharusnya ini ada dasar hukumnya atau penetapan dari pemerintah, namun kalau kita menunggu keputusan dari pemerintah, mau sampai kapan? sedangkan mulai hari ini kita sudah membeli BBM dengan harga yang baru ditetapkan," Ucapnya.
Munthe mengungkapkan bahwa, tarif angkutan umum saat ini masih sesuai dengan harga BBM Premium yang sebelumnya sudah di alihkan dengan Pertalite.
"Tempo hari, tarif angkutan umum sesuai dengan harga premium, setelah beralih ke Pertalite kita tidak melakukan penyesuaian tarif, nah baru kenaikan harga ini lah kita melakukan penyesuaian harga," Imbuhnya.
Menurutnya, dengan adanya kenaikan harga BBM ini tentu akan menambah permasalahan yang harus dihadapi oleh para supir angkutan umum.
"Sebenarnya permasalahan yang kami hadapi cukup banyak, pemerintah mengeluarkan peraturan, tetapi pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap peraturan tersebut, artinya kami di himpit oleh taksi online, ojek online hingga angkutan gratis," Tuturnya.
"Sedangkan kebanyakan supir angkot ini rata-rata miskin, dengan adanya kenaikan BBM serta persaingan tersebut membuat supir angkot yang miskin jadi tambah miskin," Lanjut Munthe.
Bukan hanya itu, para sopir angkot juga dihadapi dengan permasalahan moda transportasi massal dengan konsep bus Buy The Service (BTS) yang dihadirkan oleh bus Trans Metro Deli.
[br]
Pasalnya, Bus Trans Metro Deli hingga saat ini masih beroperasi melayani masyarakat secara gratis.
"Kemudian dengan adanya angkutan Trans Deli yang awalnya dikatakan hanya 3 bulan penggunaan secara gratis, tetapi hingga hampir 2 tahun Trans Deli beroperasi secara gratis, dan ini adalah bentuk tidak keadilan pemerintah terhadap kami," Sebutnya.
Munthe berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan para sopir angkutan umum dan mendengarkan suara serta pendapat dari Organisasi Angkatan Darat.
"Harapan kita pemerintah mengerti dengan para sopir angkutan darat ini, bisa mendengar suara kita dengan memanggil perwakilan dari organda untuk berdiskusi secara langsung," pungkasnya. (Mtc)