MATATELINGA, Sigli : Penjabat (Pj) Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto mengakui bahwa 100 hari pertama bertugas masih jalan di tempat. Namun dia menampik jika dikatakan belum melakukan apapun dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pidie.Pernyataan tersebut dikatakannya dalam pertemuan dengan wartawan di Rumah Dinas Bupati, Selasa (18/10/2022)."Saya mengetahui akan menjadi Bupati Pidie itu tiga hari sebelum dilantik, karena saya bukan orang politik, jadi tidak ada program politik seratus hari pertama," kata Wahyudi yang sebelumnya merupakan Direktur Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca Juga:Ibu Juru Parkir Terharu, Terima Santunan Rp2000 Aksi Solidaritas WartawanWahyudi ogah menanggapi kritik terhadap pencapaian kinerja pemerintah yang telah memasuki 100 hari sejak dilantik pada 18 Juli 2022 lalu.Ia mengungkapkan, saat bekerja di Badan Intelijen Negara terbiasa bekerja membagi empat triwulan dalam setahun, dan dalam menjalankan tugas sebagai Pj Bupati Pidie pun, dia juga membagi empat tahap."Triwulan pertama stabiliti, progresivitas, kemudian pruduktifitas selanjutnya triwulan keempat evaluasi," ujarnya.Wahyudi menjelaskan, triwulan pertama adalah jalan di tempat atau pemanasan dengan menciptakan kebersamaan dan menjalin komunikasi dan rasa saling percaya dengan pemangku kepentingan.Kemudian di triwulan kedua progresivitas, yaitu membangun sarana dan prasarana yang di antaranya nanti bisa diukur pada kesuksesan PORA (Pekan Olahraga Aceh).[br]"Kesuksesan PORA terbagi pada sukses membangun venue, sukses dalam penyelenggaraan dan sukses pada capaian hasil," ucapnya.Sedangkan pada triwulan ketiga yaitu pada industri dan perdagangan khususnya sektor pertanian. "Pembangunan Waduk Tiro mudah-mudahan akan cepat terealisasi setelah adanya relokasi penduduk," ujarnya.Kemudian pada triwulan keempat kata Wahyudi adalah evaluasi, jika pencapaiannya bagus maka akan dilanjutkan.Selain itu dia mengatakan, belum tiga bulan Kabupaten Pidie telah mampu meningkatkan MCP (Monitoring Center for Prevention) tahun 2022 hampir mencapai 74 persen.MCP merupakan indikator yang digunakan KPK untuk monitoring capaian kinerja pemerintah sebuah daerah.