MATATELINGA, Asahan : Assiten I bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Asahan mengikuti kegiatan pertemuan komunitas dan pemangku kepentingan jejaring Distrik Publick Private Mix (DPPM) untuk pelayanan minimal (SPM) terkait pelayanan Tuberculeses di Asahan, Senin (14/11/2022) di hoten Antariksa Kisaran.
Assiten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Asahan Buwono Prawana saat membacakan pidato tertulis bupati Asahan mengatakan dalam menanggulangi serta percepatan proses percepatan penanggulanganmasalah “Tuberculosis” yang ada di Kabupaten Asahan diharapkan dapat ditekan seminim mungkin bahkan bila dapat diantisiasi penderita penyakit TBC di Asahan sudah tidak ada lagi, ujarnya.
Buwono Prawana juga mengatakan Tpenyakit TBC merupakan penyakit menular secara langsung yang disebabkan oleh kuman Mycrobakterium Tuberculisis melalui percikan dahan ataupun air ludah saat sipenderita mengalami batuk batuk, dan pada tahun 2022 di Asahan telah ditemukan sebanyak 1.015 kasus TBC dari target yang dicanangkan sebanyak 2.460 kasus TBC , sehingga target penanganan TBC yang sudah tertangani baru mencapai 41,25 %, dan pda tahun 2021 kasus TBC yang ditemukan sebanyak 859 kasusdari target penanganan yang dicanangkan sebanyak 2.460 kasus TBC sehingga penanganan kasus TBC pada tahun 2021 baru mencapai 34,92 % dari hasil setiap tahunnya capaian tersebut belum memenuhi target indikator capian.
Pemerintah Kabupaten Asahan telah melakukan upaya untuk meningkatkan capian dimaksud melalui sosialisasi dan penyuluhan Tuberculosis kepada warga masyarakat dan akan bahayanya bila terjangkit penyakit TBC , Pemerintah Kabupaten Asahan melalui dinas terkait juga telah melakukan pelacakan terhadap penderita TBC maupun HIV, dan dalam penanggulangannya penderita diwajibkan untuk mengkosumsi obat TBC Resisten (TB RO) dan dinas terkait meakukan deteksi dini pada faltor resiko tertular.
Buwono Prawana juga mengatakan dalam pertemuan ini juga dibahas analis situasi TBC khususnya yag ada di Asahan dan keterkaitannya dengan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dalam program Tubercolusis melalui pendekatan multi sektoral dimana mendorong keterlibata pihak Legeslatif dan pihak executif di daerah masing masing, pungkasnya (dieks)