MATATELINGA, Medan : Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara
mengecam keras penembakan yang diduga dilakukan personel Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan terhadap Iwan warga Jalan KL Yos Sudarso, Gang Mafo,
kecamatan Medan Labuhan, pada Senin, 14 November 2022.
Peristiwa tersebut menurut KontraS Sumut menunjukkan bobroknya implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam instansi kepolisian sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2009.
Kapolres Pelabuhan Belawan lagi-lagi menggunakan dalih bahwa korban adalah tersangka tindak pidana yang melakukan perlawanan dan membahayakan personel ketika akan ditangkap.
Bagi KontraS Sumut dalih tindakan tegas dan terukur yang selalu disampaikan oleh kepolisian justru menunjukkan polisi tidak memiliki metodecerdas dan manusiawi dalam upaya penegakan hukum.
Kepala Bidang Operasional Dinda Noviyanti, menjelaskan bahwa dalam prinsip HAM, hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi atau non-deregoble right.
Artinya, hak ini tidak dapat batasi dengan alasan apapun dan kepada siapapun, termasuk tembak mati terhadap terduga pelaku tindak pidana.
[br]
“Dalih kepolisian setelah melakukan penembakan sangat mudah ditebak. Daripemantauan kami, setiap penggunaan selalu menggunakan dalih perlawanan, dan tindakan tegas terukur selalu menjadi solusinya.” kata Dinda.
Penembakan yang mengakibatkan jatuhnya korban sudah banyak terjadi, KontraS Sumut mencatat sejak 1 Januari 2022 " 31 Agustus 2022, setidaknya terjadi 53 kasus penembakan oleh kepolisian di wilayah Sumatera Utara terhadap terdugapelaku tindak pidana.
Dari kasus tersebut telah mengakibatkan setidaknya 9 orang meninggal dunia dan 68 orang mengalami luka tembak di bagian kaki. Penembakan
tersebut seluruhnya dilakukan dengan dalih tindakan tegas dan terukur.
“Dari banyaknya kasus penembakan tersebut, sayangnya penerapan senjata api tidak pernah dievluasi, dengan dalih pelaku melarikan diri atau melawan aparat sudah cukup bagi kepolisian menjawab praktek menyimpang penggunaan kekuatan.
Padahal situasi dilapangan kerap tidak nyata demikian, kasus ini menjadi contohnyata bahwa penggunaan kekuatan oleh polisi kerap dilkukan serampangan.
Bahkan dalam beberapa laporan yang kami dapatkan, korban ditembak justru ketika sudah dalam penguasaan pihak kepolisian.” Tambah Dinda.
[br]
Sejatinya, untuk menimalkan praktek penembakan, Kepolisian memiliki peraturan internal yang mengatur mengenai penggunaan kekuatan, yakni dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Polri) Nomor 1 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Dalam instrument itu ada beberapa psinsip yang harus di penuhi dalam penggunaan kekuatan, yaitu azaslegalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan reasonable (masuk akal).
”Seharusnya, penerapan senjata api terlebih dahulu dilakukan denganmengutamakan pencegahan, dan jika terpaksa penembakan itu juga harusdilakukan dengan tujuan melumpuhkan bukan mematikan, itupun harus melihatapakah ancamannya seimbang atau tidak, jika kita melihat situasi penembakankemarin jelas itu tidak seimbang. Ucap Dinda.
Atas peristiwa itu, Dinda mendorong Kepolisian Daerah Sumatera Utara untukmelakukan evaluasi mendalam terkait penggunaan senjata api oleh personelnya.
”Penembakan terhadap pelaku kejahatan secara serampangan justeru malahmembuat masalah dalam beberapa aspek, dalam hemat kami kepolisian seharusnyamengevalusi penggunaan senjata api, dari laporan dan monitoring yang kamilakukan penembakan justeru kerap menimbulkan masalah, dan kemarin terjadi lagi, jelas bahwa ada problem dalam penerapan senjata api yang harus segera di evaluasi oleh kepolisian”. ”tutur Dinda.
Sebagai Penutup, Dinda menyampaikan harus ada pertanggungjawaban hukumdalam penyelesaian kasus ini, kepolisian harus memberikan penghukuman yang
selayaknya bagi pelaku, hukuman etik saja tidak cukup, tetapi pelaku harusdipidana, agar kasus seperti ini dapat menimbulkan efek jera bagi petugas. (Mtc)