MATATELINGA, Medan :Sekelompok massa yang mengatasnamakan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Camat Medan Perjuangan, Senin (13/3/2023).
Koordinator Aksi Fata Harahap menyampaikan, kedatangan para mahasiswa ini terkait dengan dugaan korupsi Dana Kelurahan (Dakel) di Kecamatan Medan Perjuangan. "Meminta Kajatisu agar memanggil Camat Medan Perjuangan Zul Ahyudi Sholin terkait terkait dugaan korupsi dana kelurahan lebih kurang Rp.1.500.000.000 satu kelurahan tahun 2022 diduga banyak proyek Dakel yang asal jadi," sebut dia.
Kemudian, sambung dia, sesuai investigasi Mahasiswa Anti Korupsi Sumut, banyak proyek amburadul dan sudah sesuai investigasi kami di lapangan TA APBD 2022. "Kami menuntut Kajatisu agar memeriksa Camat Medan Perjuangan dan seluruh Lurah di Kecamatan Medan Perjuangan," ujarnya.
[br]
Para pendemo juga meminta usut tuntas dugaan korupsi yang mengakibatkan sudah mulai rusak proyek jalan lingkungan dan drainase dan proyek pengadaan dana kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan yang diduga akibat kurangnya pengawasan dari Lurah dan Camat Medan Perjuangan.
"Meminta Wali Kota Medan Bobby Nasition mengevaluasi Camat Medan Perjuangan terkait dugaan korupsi proyek dana kelurahan TA 2022 dan terkait menentukan pihak ketiga yang harusnya Pokmas sebagai pelaksana dana kelurahan," kata dia.
Massa juga meminta Wali Kota Medan meninjau kembali hasil proyek dana kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan. "Sehingga Wali kota tau hasil pekerjaan Dakel dari anggaran lebih kurang Rp1.500.000.000 dana kelurahan kemana saja diperuntukkan," jelas dia.
Massa juga menduga kalau Camat Medan Perjuangan gagal menjalankan tugas dan tidak pernah bersama dengan para Lurah turun ke lapangan meninjau pekerjaan dana kelurahan maupun melihat hasil 100 persen pekerjaan dana kelurahan. "Usut tuntas proyek Kecamatan Medan Perjuangan baik belanja langsung mupun tidak langsung yang diduga kuat ada terindikasi korupsi," ungkapnya.
Sementara itu, Camat Medan Perjuangan Zul Ahyudi Sholin mengaku kalau pihaknya sudah siap mempertanggungjawabkan dana keluarahan tersebut. "Ya mereka menanyakan dana kelurahan, ga ada itu, sudah kita pertanggungjawabkan ke BPK, direktorat sudah dipertanggungjawabkan kok," katanya kepada Media. (Mtc)