MATATELINGA, Rantauprapat : Diperbincangkan netizen media sosial. Saat ini sepertinya terjadi "perang bintang", diantara sesama "petinggi" Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Isu ini bermula dari ditetapkannya Ir M Yusuf Siagian MMA (Sekdakab Labuhanbatu) oleh Polres, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi atas serapan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017, di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.Yusuf Siagian menduga, penetapan dirinya tersangka, ada "peran" orang-orang sekeliling dirinya di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Yusuf Siagian pun sempat mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat. Dia menilai, penetapandirinya sebagai tersangka tidak tepat. Gugatan itu ditolak dsepenuhnya.Dilain pihak, kabarnya Yusuf Siagian mengadukan pula beberapa koleganya di Pemerintahan Kabulaten Labuhanbatu, ke Polda Sumatera Utara di Medan.Dalam pengaduannya di Polda, Yusuf Siagian menganggap beberapa koleganya, turut terlibat menjatuhkan dirinya dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), pada masa Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap. Dia menuding, koleganya itu membuat laporan palsu kepada bupati kala itu. Selain menuding koleganya membuat laporan palsu, dia juga menganggap kalau koleganya, telah mencemarkan nama baik dirinya.[br]Berikut tanggapan salah seorang aktifis lembaga swadaya masyarakat, terkait dengan isu "perang bintang", di lingkungan "petinggi" pemerintahan ini. Katanya, padaawalnya, aku membaca berita di salah satu media beberapa waktu lalu. Dalam berita itu disebutkan, kalau Ir Muhammad Yusuf Siagian MMA, dijadikannya sbg tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Polres Labuhanbatu, terkait penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten tahun 2017, sebesar Rp. 1,3 milyar."Penetapan Yiusuf sebagai tersangka ini aku benar terkejut. Mengapa aku terkejut ?! Karena sebelumnya, yakni tahun 2017, semasa Bupati H Pangonal Harahap dan M Yusuf Siagian sebagai Sekdakab, anggaran Rp. 1,3 M ini pernah kami diskusikan", ucap koordinator LSM KIaMAT (Koalisi Independen Anti Mafia Terstruktur) itu.Saat itu menurut dia, Yusuf Siagian menyebutkan kepada dirinya, penggunaan anggaran tersebut (Rp 1,3 milyar), prosesnya tidak melalui dirinya sebagai Sekdakab. Tetapi langsung di lcair dari orang-orang tertentu ke Bendahara.Kebetulan lanjut Ishak, saat itu aku lagi persiapan aksi ke Kejaksaan Negeri Rantauprapat, terkait dugaan mark up pemasangan WIFI dan jaringannya di 75 desa, se Kabupaten Labuhanbatu, yang menurut aku terlalu mahal (Rp.40 juta/Desa).[br]Ditambahkannya, Dalam diskusi kecil tersebut, Yusuf Siagian menyarankan aku, agar kasus Rp. 1,3 milyar yang proses pencairannya dari Bendahara, yang menurut Yusuf Siagian, tidak prosedur itu di bongkar saja saat aksi di Kejaksaan Negeri Rantauprapat.Lebih lanjut Ishak menjelaskan, maka pada aksi demo di Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 13 Nopember 2017, disamping masalah dugaan Mark up biaya pemasangan WiFi dan jaringannya di 75 Desa, aku angkat juga salah satu item dari Rp. 1,3 Milyar itu, yaitu terkait dengan pembelian kaca mata istri bupati, seharga Rp. 7,9 juta."Dan aksi demo itu, di beritakan dibanyak media. Aksi tersebut menggunakan nama POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat) dan KIAMaT (Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur)", tambahnya.Selanjutnya, dikatakan Ishak, pada aksi tersebut, aku sebagai pimpinan aksi, diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat, Setyo Pranoto SH dan para stafnya. Kajari berjanji, untuk menindak lanjuti tuntutan aksi tersebut.[br]Kemudian, Ishak pun menceritakan terkait pencopotan Yusuf Siagian dari jabatannya sebagai Sekdakab Labuhanbatu pada tahun 2017, oleh Bupati Labuhanbatu masa itu, H Pangonal Harahap. "Dari cerita yang aku dengar waktu itu, pencopotan ini akibat adanya pernyataan tertulis dari beberapa pajabat di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, yang katanya menyudutkan M Yusuf Siagian. Namun, pernyataan tersebut diperkarakan M Yusuf Siagian ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Ishak dalam penjelasannya itu menyebutkan, putusan kasasi di Mahkamah Agung, gugatan Yusuf Siagian dikabulkan MA, dan MA memerintahkan kepada Bupati Labuhanbatu dan pihak terkait lainnya, untuk mengembalikan posisi M Yusuf Siagian ke posisi semula, yakni sebwgai Sekdakab Labuhanbatu."Dan kabar yang aku dengar terakhir ini, infonya M Yusuf Siagian mengadukan beberapa oknum pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, yang katanya pernah memojokkannya dirinya yang menjadi dasar Bupati Pangonal Harahap mencopotnya sebagai Sekdakab", ujarnya.Sementara, tekait dengan isu "perang bintang", pasca M Yusuf Siagian di tetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Labuhanbatu, dan Pra Peradilan (Prapid) Yusuf Siagian ditolak Pengadilan Negeri Rantauprapat, aku memang ada dengar-dengar selentingan. Tapi aku belum dapat info yg pasti, tentang siapa saja "bintang" yang berperang itu.Dia menambahkan, kalaulah benar terjadi "perang bintang" atau gesekan antar pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, dalwm bentuk saling melaporkan ke penegak hukum dugaan penyimpangan masing-masing pihak, itu baik."Dengan demikian, maka akan terjadi perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan di Labuhanbatu. Tapi dengan syarat, penegak hukum harus benar-benar berada pada koridornya dan netral. Jangan ada yang oleng kesana kemari membawa kepentingan tertentu", paparnya mengakhiri wawancara khususnya dengan
matatelinga.com. (yasmir)