MATATELINGA,Medan: Terkait persolan Sidang Istbat oleh Kementerian Agama RI, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Periode 2014-2018 Eka putra Zakran SH MH merespon hal itu."hemat saya justru sidang istbat tak penting alias tak diperlukan, karena hanya akan memecah umat islam. Dari jaman orde lama dan orde baru misaknta tak pernah ada sidang istbat dalam penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah, bagus-bagus ajanya,"ujarnya Kepada MATATELINGA Kamis(27/4/2023).Mestinya pemerintah bersikap netral dan mengayomi semua ormas Islam yang ada di Indonesia, bukan malah berpihak terhadap ormas islam tertentu dengan alasan telah melakukan sidang Istbat. Dalam konteks Urusan menjalankan risalah agama sejatinya pemerintah berada di tengah menjadi payung atau pengayom terhadap setiap ormas islam yang ada.BACA JUGA:Dalam konsep Islam kan jelas, bahwa perbedaan merupakan adalah rahmat, bukan mala petaka, jadi ya monggo, masing-masing kan punya dasar, cara atau metode dalam menetapkan jadual shalat, puasa dan hari raya, seban itu mari saling menghormati, bukan saling menghakimi.Sejauh ini, saya melihat keberagaman di Indonesia cukup bagus, walau ada perbedaan dalam pelakasnaan ibadah puasa Ramadahan atau shalat Hari Raya Idul Fitri atau Zulhijjah, saya lihat ok ok aja, tidak ada persolan yang mendasar di lapangan.[br]Apalagi setiap umat Islam dalam menjalankan perintah agama kan ada imam atau ulamanya sebagai panutan, jadi aman, terus dimana masalahnya?Justru masalahnya karena sidang isbat ini tak lagi relevan dilakakukan pemerintah Indonesia. Saya melihatnya ada 2 aspek negatif, pertama pemborosan dalam anggaran, kedua justru sidang istbat ini yang memecah belah umat Islam.Solusinya apa, tawaran saya harus ada kalender umat Islam yang dapat diberlakukan dan mengikat secara bersama untuk umat Islam di Indonesia.Perkembangan ilmu teknologi, khususnya ilmu astrononomi atau ilmu falaq saya lihat cukup signifikan saat ini, mampu menjawab setiap tantangan dalam menetapkan waktu-waktu shalat, insak, puasa dan lain sebagainya. jadi jangan memaksakan kehendak harus memakai metode Rukyatul Hilal, kemudian mengeyampingkan metode Hisab (perhitungan).Justru di alam peradaban modern ini, metode Hisab hemat saya jauh lebih valid atau sohih hasilnya dari pada sekedar melakukan Rukyatul Hilal yang notabebe melihat bulan dengan mata telanjang. Kalau jaman tradisional ok lah, mungkin belum ada teknologi canggih, wajar kalau nenek moyang kita melihat bulan dengan mata telanjang dipinggir pantai.[br]Kalau era teknologi seperti sekarang ini, ya tak relevan lagi. Misalnya kalau kondisi cuaca lagi buruk, hujan dan berkabut dan lain sebagainya, kan bisa saja tak muncul bulan.Selain itu, yang tak sedapnya terkait sidang Istbat bahwa pelaksanaan sidang Istbat kerap dilakukan minus satu hari mau puasa atau satu hari mau lebaran, kan dipaksakan kali, terkesan menjadi projek semata, makanya ditengah masyarakat ada istilah "lontong basi", karena faktanya demikian, misalnya ibu-ibu sudah mempersiapkan lonting atau ketupat lebara, eh rupanya hasil sudang Istbat, lebaran ditunda satu hari, kan aneh bin lucu fenomena ini, tapi memang itu realitasnya. Makanya sidang Istbat hemat saya tak relevan.Kalau mau jujur, lihat Muhammadiyah. Muhammadiyah mampu mengitung bulan dan tahun, bukan hanya untuk satu tahun dua tahun, bahkan untuk waktu 50 tahun kedepan pun terkait waktu shalat, puasa dan Hari raya sudah bisa ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Jadi intinya sudahlah, hentikan sidang Istbat itu, biarlah urusan agama menjadi domainnya para ulama dan pemimpin ormas Islam di Indonesia. Pemerintah bersikolah netral dengan memberikan kesempatan dan ruang yang sama kepada umat Islam jika memang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan/atau 1 Zulhijjah, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamiin benar-benar dapat dirasakan umat islam Indonesia di tengah keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga. (Asril)