MATATELINGA, Humbahas :Sejumlah masyarakat Kecamatan Parlilitan , antara lain Lembaga Adat Sionom Hudon dan tokoh masyarakat, menolak adanya isu SK Pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Humbang Hasundutan (Humbahas).Penolakkan itu dilakukan oleh sejumlah masyarakat tersebut, mendatangi kantor Bupati Humbahas, Kamis (25/5) bertempat di komplek perkantoran bukit inspirasi.Diterima Sekdakab Humbahas Tonny Sihombing, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Lembaga Adat Sionom Hudon Saut Tumanggor mengatakan, bahwa kedatangan mereka karena menerima isu seluas 1.763 Ha yang terletak di Dusun I dan Dusun II Pargamanan Bintang Maria, Desa Simataniari akan di SK kan untuk disahkan menjadi hutan adat, dan diserahkan ke pihak yang tidak bertanggungjawab.[br]Menurut Saut, bahwa isu itu harus diklarifikasi kebenaranya karena pihaknya menolak keras disahkannya hutan adat seluas tersebut di tanah ulayat Desa Sionom Hudon dan Desa Simataniari.Selain, pihaknya ingin mengetahui titik lokasi hutan dan tanah mana aja yang akan dilepaskan oleh Pemerintah Kabupaten Humbahas." Kedatangan kami hari ini, ingin mengklarifikasi wacana SK pelepasan tanah adat yang beredar di masyarakat Kecamatan Parlilitan. Sehingga kami perlu mengetahui titik lokasi hutan dan tanah mana saja, yang akan dilepaskan oleh Pemerintah Kabupaten Humbahas," kata Saut.Kemudian, Saut mengingatkan agar Bupati Humbahas, KPH XIII berkordinasi dengan memberitahu kepada seluruh masyarakat Kecamatan Parlilitan terutama yang wilayah hutan dan tanahnya bersinggungan, sebelum adanya wacana pelepasan tanah atau lahan." Jika itu tidak ada dilakukan, dan terjadi, maka kami dari Lembaga Adat Sionom Hudon bersama masyarakat Kecamatan Parlilitan, menyatakan sikap keberatan dengan hal ini akan melayangkan surat kepada instansi terkait," tegasnya.[br]Hal senada juga disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Simataniari, Pinus Sitanggang.Menurut dia, masyarakat di desanya tidak mengetahui perihal pengesahan SK pelepasan Tanah Adat itu. Namun, wacana tersebut sudah beredar di Kecamatan Parlilitan, bahasanya Pemerintah Humbahas akan mengesahkan hutan adat.“Tidak pernah ada pemberitahuan terkait pelepasan hutan adat di Desa Simataniari, dan seharusnya pihak terkait harus koordinasi dulu kepada kami masyarakat terutama kepada pemangku adat Desa. Dengan ini kami menyatakan sikap sangat keberatan jika hal itu benar adanya,” tegas Pinus.Menanggapi itu, Sekda Humbahas Tonny Sihombing mengatakan, hingga saat ini laporan atau wacana tersebut belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Humbahas.Ia menambahkan, jika hal tersebut benar, maka sebelum dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Humbahas, akan terlebih dahulu duduk bersama dengan masyarakat setempat.“ Kami menyambut baik dan menghargai kedatangan masyarakat Parlilitan hari ini. Namun sejauh ini belum ada keputusan dari Pemerintah Kabupaten Humbahas, terkait wacana SK pelepasan tanah adat tersebut. Kami akan terus menelusuri dan menindaklanjuti pertemuan ini agar tidak terjadi perselisihan di antara masyarakat,” ujar Tonny.