MATATELINGA, Medan:Pemuda Sumatera Utara dan tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) sepakat untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi dan suap proyek multi years jalan dan jembatan Provinsi Sumut senilai Rp 2,7 triliun."Kita berdua sepakat dan mendukung KPK mengusut tuntas pelanggaran hukum jika terjadi pada proyek Rp 2,7T Sumut ini. Tapi jika tidak ada pelanggaran hukumnya, tolong jangan diproses KPK yang Rp 2,7T itu," ucap Sakhyan Asmara dan Arief Tampubolon kepada wartawan seusai bertemu di salah satu kafe di Medan, Senin (19/6/2023).Sakhyan Asmara merupakan Tokoh Intelektual, dan Arief Tampubolon salah satu Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak) yang membongkar dugaan suap dan korupsi proyek Rp 2,7 triliun.
BACA JUGA:MPC PP Kota Medan Semblih Sepuluh Hewan Qurban di Hari Raya Idul AdhaMenurut Sakhyan, dirinya mendukung pembangunan jalan dan jembatan untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Namun, Sakhyan Asmara juga tidak mau ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek Rp 2,7 triliun.[br]"Pada dasarnya saya mendukung proyek multi years jalan dan jembatan Sumut ini, tapi saya tidak mau ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan proyek itu. Jadi, kalau ada pelanggaran hukum, tolong diusut tuntas KPK, jika tidak ada pelanggaran hukum, segera hentikan," tegas Sakhyan.Proyek multi years jalan dan jembatan Provinsi Sumut senilai Rp 2,7 triliun ini diketahui tidak ada dalam APBD Sumut tahun 2022. Proyek juga tidak ada payung hukum tahun jamak, dan hanya bermodalkan MoU Gubsu Edy Rahmayadi dengan 2 pimpinan DPRD Sumut Baskami Ginting dan Rahmansyah Sibarani."Dari hulu ke hilirnya proyek ini sudah bermasalah, dan laporannya pun sudah diterima oleh KPK," ucap Arif Tampubolon."Jadi saya mendorong pembuktian dugaan suap dan korupsi proyek Rp 2,7T ini. Periksa semua pihak yang terlibat dalam dugaan suap dan korupsi proyek multi years jalan dan jembatan Sumut ini, ada 17 nama yang sudah dilaporkan ke KPK," sambungnya.[br]Arief memastikan dirinya masih terus konsen mengawal dugaan korupsi dan suap proyek Rp 2,7 triliun, hingga terbongkar oleh KPK nantinya."Bukti bukti mengarah dugaan korupsi dan suap proyek Rp 2,7T itu sudah ada terlihat, yaitu progres kerja KSO Waskita SMJ Utama 33 persen hanya terealisasi 23 persen pada akhir 2022, seperti yang disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi di banyak media. Subkon gagal bayar pun sudah mengadu ke Kadin Sumut, dan putus kontrak yang terjadi hingga menyebabkan pencopotan Bambang Pardede dari jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut," beber Arief.