MATATELINGA, Medan : Paripurna DPRD Kota Medan Pemandangan Umum Penjelasan Kepala Daerah Ranperda Kota Medan Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung pada hari Senin (19/06/2023) menjelang siang.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim,SE bersama Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga,SE dan Rajudin Sagala,S.Pd.I.Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Ketua H.Surianto,SH,MH dan Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung.Haris Kelana Damanik,ST.M.H Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan pemandangan umum.
BACA JUGA:Pengacara Klien Kasus Korupsi Dana BOS SMK Pencawan Merasa BAP Turunan Kejari Medan Janggal
Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, meminta kepada pemerintah Kota Medan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota Medan, khususnya pendapatan daerah.Jika dibandingkan pendapatan daerah Pemko Medan tahun 2021 tentu tidak ada peningkatan yang signifikan daripada pendapatan di Tahun 2022, ungkap Haris
[br]
Sedangkan dari sisi belanja, Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan berharap Pemerintah Kota Medan harus meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, seluruh OPD harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akutansi pemerintah daerah, jelasnya.
Dari anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022, Pemko Medan hanya mampu merealisasikan sebesar 75,82% saja, sedangkan pendapatan retribusi daerah, Pemko Medan hanya mampu merealisasikan sebesar 113,1 milyar atau 47,55% sangat jauh dibandingkan dengan pendapatan
retribusi daerah pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 123,6 milyar, menjadi pertanyaan besar bagi fraksi Gerindra.
Mengapa pendapatan retribusi daerah hanya mampu 47,55%
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemko Medan, mengapa ada penurunan pendapatan yang sangat drastis, mohon penjelasan, pintanya.
Haris membacakan pada sidang paripurna tersebut. Fraksi Gerindra berpandangan sejumlah catatan terkait kinerja OPD Pemerintah Kota Medan harus segera diperbaiki dan ditingkatkan, harapnya.
[br]
Untuk Dinas sumber daya air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan atau Dinas pekerjaan umum kota Medan, Fraksi Gerindra mengingatkan. Terkait proyek tahun anggaran 2022 yang belum terselesaikan, harus segera dituntaskan.
Pengamatan Fraksi Gerindra bau 1 proyek yang baru selesai dituntaskan, yaitu jembatan jalan Mangaan VIII Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
Fraksi Gerindra mempertanyakan Bagaimana proses proyek jembatan menuju Islamic Center, dan jembatan di jalan Bilal serta dua proyek Trotoar di Kota Medan
Apasaja kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini belum maksimal terselesaikan.
Kemudian terkait dengan adanya proyek pembangunan lampu jalan mirip pocong yang proses pengerjaannya didiga tidak profesional atau tidak diperhitungkan dengan baik, menghabiskan anggaran Rp. 25,7 milyar dana APBD Kota Medan Tahun 2022.
Fraksi Gerindra menyatakan kekecewaan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan tentang proyek pembangunan lampu jalan hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik, ujar Haris.
Diketahui proyek tersebut menggunakan dana APBD Kota Medan tahun 2022 sebesar Rp.25,7 milyar. Fakta di lapangan masih banyak pembangunan lampu jalan yang belum diselesaikan.
Lanjut Haris Kelana untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Fraksi Gerindra Menghimbau agar terus berupaya dengan maksimal memperbaiki sistem pendidikan di Kota Medan.
Selain sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan pendidikan memperbaiki sistem pendidikan di Kota Medan.