MATATELINGA, Medan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Ilyas S Sitorus memastikan pernyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mempertanyakan 10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Labuhanbatu Selatan (Labusel) konteksnya bercanda. Ini salah satu bentuk kedekatan Edy Rahmayadi dengan Bupati Labusel Edimin.
Edy Rahmayadi melontarkan candaannya tersebut saat Kickoff Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Tahun 2023 Pemprov Sumut, Pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut, Senin (14/8) di Hotel Adimulya, Jalan Diponegoro, Medan. Ini terlihat dari respons audiens yang tertawa usai Edy Rahmayadi melontarkan candaannya ‘Pak siapa yang di ujung sana, Pak Edimin (Bupati Labusel), kok bisa pula kau 10 kali, berapa kau sogok itu orang?’
BACAJUGA:
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/kadis-kominfo-sumut-ingatkan-penggunaan-gadget-berlebihan-bisa-merusak-generasi-muda
“Itu konteksnya bercanda, wajah Gubernur juga tersenyum melontarkan itu, yang hadir juga tertawa termasuk Pak Edimin, Bupati Labusel dan Ketua BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, candaan ini terlontar karena kedekatan Pak Gubernur dengan Pak Edimin, tidak ada maksud men-judge di situ karena Pak Edy Rahmayadi tahu sulit mendapatkan WTP,” kata Ilyas S Sitorus di kantornya, Jalan HM Said, Medan, Selasa (15/8).
[br]
Menurut Ilyas S Sitorus, ketika sebuah candaan menjadi berita teks yang tidak menggambarkan atmosfer, ekspresi seseorang bisa menjadi berita yang merugikan seseorang. Padahal ini bisa berdampak publik mempertanyakan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merusak hubungan Edy Rahmayadi dan Edimin.
“Perlu bagi wartawan untuk menimbang dampak berita yang ditulis, apalagi bisa membuat masyarakat salah mempersepsikan berita, karena tidak dibarengi dengan penjelasan konteksnya, tidak merasakan atmosfernya, demi mendapat judul atau angle yang bombastis,” jelas Ilyas S Sitorus.
Sebelum melontarkan candaannya tersebut, Edy Rahmayadi juga mengakui sulit untuk mendapatkan Opini WTP yang merupakan apresiasi tertinggi dari BPK. Dia mengatakan ‘Bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,’ usai acara.
Bahkan Edy Rahmayadi juga meminta agar setiap daerah yang meraih WTP mendapat bonus dari Pemprov Sumut. Hal ini karena Kemenkeu hanya memberikan bonus kepada Pemda yang berhasil meraih 5 WTP berturut-turut.
“Pak Gubernur juga sebelumnya sudah menjelaskan sulitnya mendapatkan Opini WTP, dan masih ada beberapa yang masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dia bahkan meminta BPKAD memberikan bonus untuk daerah yang meraih WTP untuk menyemangati teman-teman Kabupaten/Kota lainnya,” kata Ilyas S Sitorus.**