MATATELINGA, Medan :Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGASU) meminta Pj Gubsu Hasanuddin segera mengevaluasi sejumlah Kepala OPD Pemprovsu, khususnya yang terlibat langsung dengan proyek Rp2,7 triliun. Evalusai dilakukan agar uang masyarakat Sumut 2024 tidak semakin parah kondisnya.
"Pj Gubsu seharusnya gerak cepat sekarang ini agar APBD Sumut 2024 selamat. Evaluasi segera Kepala OPD yang terlibat langsung proyek Rp2,7T, karena proyek itu penyebab anggaran di OPD lainnya berantakan. Pemotongan anggaran di OPD sangat merugikan perekonomian masyarakat Sumatera Utara," ungkap Ketua Umum MARGASU Hasanul Arifin Rambe SPd SH kepada wartawan di Medan, Selasa 19 September 2023.
BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Ekonomi/di-hadapan-presiden--pln-paparkan-konsep-transisi-energi-menuju-cop28-pada-acara-puncak-festival-like-2023
Sebelumnya, beredar kabar anggaran di masing masing OPD Pemprovsu dipotong untuk menutupi biaya proyek Rp2,7 triliun. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Infokom, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Koperasi UKM, dan dinas lainnya.
"Pak Pj Gubsu Hasanuddin jika ingin tahu kebenaran pemotongan anggaran OPD itu, silahkan panggil masing masing kepala OPD terkait, dan tanyakan langsung ke mereka, jangan tanya melalui BPKAD, bisa lain nanti infornasi yang diterima," kata pria yang akrab dipnggil Gopal Ram ini.
Hasanul juga meminta Pj Gubsu Hasanuddin mengevaluasi sejumlah BUMD yang terkesan ada nepotisme struktur jabatannya.
"BUMD juga perlu dievaluasi pejabatnya, seperti PT. PSU dan Bank Sumut. Ada aroma nepotisme pejabatnya di kedua BUMD itu," katanya.
[br]
Seperti pejabat Komut Bank Sumut Afifi Lubis, jabatannya terkesan ada nepotismenya. Afifi Lubis, kata Hasanul, merupakan fungsional ahli utama di Inspektorat Provinsi dengan tunjungan hampir Rp.30 juta per bulan, tetapi tidak terlihat tugas dan fungsinya.
"Afifi Lubis baiknya diganti dengan Sekda Sumut Arief Sudarto Trinugroho di Bank Sumut. Afifi Lubis dilantik jadi Komut Bank Sumut belum lama ini sangat kental nuansa nepotismenya, yaitu untuk mengamankan pembiayaan proyek Rp2,7T," kata Hasanul.
Kemudian, Komisaris PT. PSU dan dugaan penggelapan tunjungan pegawai yang sampai saat ini masih berproses dengan penegak hukum.
"Boleh Pj Gubsu periksa siapa Komisaris PT. PSU, biar tidak jadi fitnah informasi yang berkembang saat ini. Kasihan kita dengan pegawai yang pensiun tetapi tunjangannya tidak juga jelas," kata Hasanul.
Evaluasi terhadap kepala OPD, kata Hasanul, sangat bisa dilakukan oleh Pj Gubsu Hasanuddin demi kebaikan Pemprovsu.
"Catatan dari kita, Pj Gubsu segeralah evaluasi Kepala OPD demi APBD 2024 agar tidak berantakan. Dinas PUPR, Bappeda, BPKAD, khususnya yang perlu dievaluasi," tandas Hasanul.