MATATELINGA, Medan : Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta melakukan penanganan banjir dilakukan
secara massif dan berkelanjutan, bukan hanya perbaikan dan pembangunan drainase, pengerukan dan normalisasi daerah aliran sungai.
“Sebaik apapun bangunan drainese, kalau masih tetap dipenuhi sampah, dipastikan aliran air akan terhambat. Bila debit air dalam jumlah besar mengalir ke drainase air akan meluap kepermukaan,” ujar Ketua Fraksi gabungan Hanura, PSI dan PKB (HPP) DPRD Medan, Hendra DS dalam rapat paripurna pendapat fraksi-fraksi Ranperda P APBD 2023, Selasa (19/9).
Untuk itu, kata Hendra DS, Pemko harus lebih ekstra membangun kesadaran rakyat Kota medan agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak menjadikan aliran drainase dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, serta ditegakkan aturan tentang persampahan dan aturan terkait lainnya sehingga menimbulkan efek jera.
“Memang penanganan terhadap kerukan tanah pembangunan drainase dan parit juga sangat penting diperhatikan. Tapi berdasarkan laporan yang kami terima bahwa tanah hasil korekan drainase dan parit terlalu lama diangkat, sehingga meresahkan serta mengganggu aktifitas warga. Selain itu, korekan tanah jika tidak cepat ditangani membuat lingkungan kotor dan sejumlah dampak lainnya,” kata Hendra.