MATATELINGA, Medan: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2023 menurun hingga sebesar 18%, dari tahun sebelumnya sebesar 21,1%. Untuk percepatan penurunan stunting itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar.Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Hassanudin pada Rapat Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sumut di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (24/10/2023).“Untuk percepatan penurunan stunting itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive,” ujarnya.Hassanudin juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut untuk memastikan intervensi tersebut terlaksana secara maksimal. Juga bekerja berdasarkan data yang terbaru. Setiap pekerjaan mestilah terukur sehingga target dapat tercapai.“Mari kita pastikan intervensi ini terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran,” kata Hassanudin.BACA JUGA:
Pemprov dan Kejaksaan Tinggi Sumut Teken Kerja Sama Penagihan Tunggakan Pajak DaerahDikatakan Hassanudin, pengentasan stunting merupakan prioritas nasional. Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dalam penurunan stunting di Sumut. Dengan bersinergi, penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024 akan cepat tercapai.“Stunting ini masalah kita bersama, masalah nasional, jika dengan perencanaan sudah bagus, eksekusi programnya bagus, maka target yang kita inginkan pastilah tercapai,” kata Hassanudin.[br]Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Munawar Ibrahim mengatakan, apabila target prevalensi stunting di Sumut sebesar 18% tahun 2023 tercapai, maka penurunan stunting di Sumut sudah on the track.“Jika ini tercapai, ini akan memudahkan kita mencapai maka target kita 14% di tahun 2024,” katanya.Selain itu, Munawar juga mengingatkan, ada 8 aksi integrasi penurunan stuning di antaranya rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan revie kinerja tahunan.“Untuk itulah kita adakan rapat ini, agar integrasi Provinsi Sumut juga bisa memastikan bahwa semua kegiatan di seluruh Sumut berjalan sebaik-baiknya,” kata Munawar.Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho dan beberapa kepala OPD Pemprov Sumut.