MATATELINGA, Medan: Rapat Dengar Pendapat yang di gelar Komisi C DPRD Sumut bersama pihak PDAM Tirtanadi Sumut yang berlangsung di ruang Rapat Komisi C DPRD SU, (16/11/2023)Menurut anggota Komisi C, H.M.Subandi ,RDP hari ini sebenarnya rapat rutin evaluasi tri wulan dan merupakan RDP tertunda sebab Dirut PDAM berhalangan untuk hadir." Baru kemarin Dirut PDAM bisa hadir. Dan dalam evaluasi tri wulan ini kami mengecek tentang pendapatan, pengeluaran serta kegiatan apa yang telah dilaksanakan PDAM selama 3 bulan terakhir " jawab Subandi.Politikus Gerindra ini melanjutkan bahwa ada hal - hal yang menjadi catatan bagi Komisi C DPRD Sumut adalah tentang tingkat kebocoran di PDAM Sumut.BACA JUGA:
Perumda Tirtanadi Mendukung Pelaksanaan Pogram Inpres 2024 10 Juta Sambungan Rumah Gratis" Hasil studi banding komisi C di Batam kemarin, tingkat kebocoran PDAM di sana cuma 14%. Sementara untuk Sumut berdasarkan hasil rapat dua hari ini setelah diteliti, tingkat kebocoran di PDAM Sumut mencapai hampir 37%. Itu berarti dalam setahun dalam hitungan kasar, kita kehilangan 180 milyar" lanjut Subandi.Subandi mengatakan bahwa dasar perhitungan itu dibuat masih ditambahkan dengan pendapatan non air seperti biaya administrasi ,denda dan lain lain yang jika dikurangi dengan itu maka kehilangan jauh lebih besar.[br]Oleh karena itu Komisi C meminta menghitung kembali berdasarkan pendapatan dari air yang dibeli dan berapa yang dijual sehingga bisa diketahui akurat berapa selisih dan kerugiannya.Subandi mengatakan alasan kebocoran PDAM Sumut, menurut pengakuan pihak PDAM karena kebocoran pipa dan ada meteran yang rusak." Karena itu komisi C meminta mereka memetakan terlebih dahulu dimana kebocoran terjadi. Sebab ini menjadi permasalahan klasik sejak dulu. Kenapa provinsi lain mampu menekan kebocoran itu dibawah standard, sedangkan kita hampir 37 persen" lanjutnya." Komisi C menyarankan ada mengatasi masalah kebocoran pipa dengan cara yang jauh lebih canggih dan cermat. Batam membeli perangkat pemantau kebocoran dimana saja seharga 175 milyar namun keuntungan mereka bisa mencapai 200 milyar. Investasi kan cuma sekali, tapi keuntungan berkesinambungan" tambah SubandiWakil Ketua Komisi C ,Jubael Tambunan menambahkan bahwa menurut studi banding komisi C bahwa kebocoran yang banyak terjadi di industri, rumah sakit , plaza dan hotel. Sedangkan di rumah tangga presentasinya kecil sekali." Modusnya adalah pihak tersebut mengaku menggunakan air tanah, saat berhadapan dengan PDAM. Tapi saat berhadapan dengan Pemerintah Daerah, mereka mengaku memakai air PDAM" kata Jubael.[br]" Oleh karena itu PDAM harus berkoneksi dengan Dinas Perizinan Sumut sebab penggunaan air tanah harus ada izin. Juga berkoneksi dengan Dinas Pendapatan Kota Medan agar kita tau benarkah mereka ada membayar penggunaan air tanah" lanjutnya.Politikus Partai Nasdem ini menambahkan bahwa Komisi C akan melaksanakan sidak dan investigasi di lapangan untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat dan akan dijawab kemudian, karena itu RDP ini masih berlanjut.Subandi melanjutkan bahwa RDP ini tidak hanya tentang kebocoran saja, tetapi juga tentang akurasi data terhadap pengeluaran yang masih belum akurat dan juga tentang statistik pegawai juga outsourcing." RDP ini masih panjang lagi. Maka itu kami di komisi C bersama ketua Komisi C Poaradda Nababan, Wakil Ketua Jubael Tambunan, rekan komisi C Dedi Iskandar dan saya sendiri H.M.Subandi, akan terus berdiskusi dengan pihak PDAM Sumut hingga mendapat informasi akurat" tegas Subandi.Dari pihak PDAM Sumut sendiri belum sempat memberikan konfimasi ke media untuk pembahasan RDP dengan Komisi C hari ini karena waktu yang terbatas.