MATATELINGA, Medan : Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi B DPRD Sumut yang membahas tentang isu penyebab terjadinya banjir bandang yang diduga terjadi karena tindakan penebangan pohon yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari ( TPL ) di area tersebut. Namun untuk kedua kali ini, PT. TPL tidak hadir dalam RDP yang digelar pada Selasa, 5/12/03.
Dipimpin oleh Ketua Komisi B, Tangkas Manimpan Tobing dari fraksi Demokrat dan anggota Komisi B DPRD SU Iskandar Sinaga dari fraksi Golkar. Dan dihadiri pula oleh Sekretaris DLH Kab Samosir, Lambok Sitinjak, S.T, M.T, M.M dan Ka.Bid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kab. Samosir,Helmut Simamora,S.Si., M.Si., Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, Juliani Siregar dan perwakilan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 13 , Esra Sinaga.
"Dalam RDP ini tetap rasanya tidak lengkap karena disayangkan pihak - pihak yang bersangkutan terutama TPL tidak hadir pada RDP hari ini, juga perwakilan dari tokoh tokoh masyarakat dari daerah yang terkena bencana juga tidak hadir" kata Tangkas.
Esra Sinaga, perwakilan dari KPH 13 memaparkan bahwa setelah dilakukan peninjauan ke lokasi menyatakan bahwa jarak antara lokasi bencana dengan area penebangan TPL sangat berjauhan.
"Untuk bencana alam yang terjadi di dua area di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbahas itu terjadinya karena curah hujan yang cukup lebat dan mengakibatkan banjir bandang dan juga tanah longsor di Humbahas yang juga mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada rumah penduduk. Ditambah juga kita meninjau adanya sungai yang tidak bisa memampung debit air akibat hujan tersebut" papar Esra.
[br]
" Setelah kita melakukan peninjauan bersama Dinas Lingkungan Hidup, kami tidak menemukan penyebab banjir itu dari TPL. Sebab jarak antara area penebangan TPL dengan lokasi kejadian masih sangat jauh" tambahnya.
Perwakilan dari Pemkab. Samosir menjelaskan bahwa mereka belum bisa memutuskan secara sepihak sebelum melakukan penelitian dan riset secara akademis dan juga riset - riset lain yang menguatkan.
" Jika kita tinjau dari lokasi bencana di Kabupaten Samosir, posisi area penebangan TPL terletak ada dibawah area perbukitan dan berada pada hamparan, sedangkan lokasi bencana termasuk wilayah Kenegerian Sihotang.Secara geografis maka TPL tidak terkait dengan bencana, begitu juga kesimpulan menurut hidrologi bahwa air bergerak dari atas ke bawah dan dari hulu ke hilir maka pradugaan sementara bahwa TPL bukan penyebab terjadi bencana di Kabupaten Samosir" papar Helmud.
"Namun jika dikaji dari tanaman yang tumbuh disana kebanyakan pinus. Curah hujan yang turun ada yg tertampung ditajuk vegetasi hutan dan ada yang langsung ke lantai tanah yang disebut "throufall ". Ada yang mengalir di batang pohon (stem flow), dan yang jatuh langsung dan yang mengalir dari batang ini kemudian ada yang mengalir di atas permukaan lantai hutan dan ada yang menjadi infiltrasi ke dalam tanah yang ditampung oleh selesah atau tanaman atau humus. Sedangkan air hujan yang masuk ke tanah namanya infiltrasi mengalir melalui rongga-rongga di dalam struktur atau karakteristik susunan tanah. Nah ,didalam infiltrasi ini kan langsung masuk ke pori - pori tanah yang disebut "aquifer" yang mengikuti sistem grativitasi" tambahnya.
Saat ditanya apakah bisa ditanya pengaruh infiltrasi pada equifer dapat menjadi penyebab terjadi bencana, Helmut menjawab lihat dan mengetahui dulu struktur tanahnya, jenis tanahnya. Umumnya lokasi terdapat jenis lempung berpasir
[br]
"Jika struktrur tanah yang mengalami infiltrasi tadi adalah jenis tanah lempung berpasir jenis terhadap kapasitas air yang tersimpan terlalu besar, maka lempung berpasir kemungkinan bisa terjadi pergerakan tanah dan mungkin juga menjadi runtuhan yang bermuatan lumpur tanah dan batuan. Jika ada tanaman atau tegakan diatasnya mungkin menjadi labil dan ikut tergerus arus air yang bersumber dari curag hujan yang mungkin di atas normal. Namun jika struktur tanahnya padat dan mantap serta terdapat tegakan pohon yang beragaram maka kemungkinan besar air akan tersimpan disana dan pengaturan secara alami terjadi. Dan untuk menguji hal tersebut perlu ada riset akademik dan ilmiah" jawabnya.
RDP diskor oleh Ketua Komisi B, Tangkas Manimpan untuk diskusi selanjutnya yang diharapkan TPL dan pihak - pihak bersangkutan dalam masalah ini dapat hadir.
"Ini adalah RDP kedua dimana TPL yang menjadi sorotan masyarakat tidak hadir, dan kita tidak bisa menyimpulkan lewat praduga- praduga masing - masing pihak. Rapat Dengar Pendapat ini bukan berarti menuduh tapi berembuk mencari pokok permasalahan dan mencari solusinya" jelas Tangkas.
"Adapun TPL diundang dalam hal ini adalah pihak yang diadukan masyarakat ke DRPD Sumut. Dan ditemukan adanya penebangan,mungkin saja bukan karena itu namun seperti yang kita ketahui perubahan hutan yang ada disana hanyalah ada penebangan TPL. Jadi dibutuhkan klarifikasi pihak TPL untuk menjawab semua persoalan ini",
"Apabila mereka tetap juga tidak hadir, maka mungkin saja timbul prasangka yang lebih besar terhadap opini dan isu yang berkembang dimasyarakat. Oleh karena itu rapat saya skor dan diharapkan RDP selanjutnya Pihak TPL harus hadir agar bisa cepat beres masalah ini, jika memang pihak TPL merasa bukan menjadi penyebab bencana tersebut" tegasnya dan mengakhiri wawancara.