MATATELINGA, Medan : Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui Pjs. Kepala Perwakilan, James Marihot Panggabean, membenarkan akan adanya klarifikasi langsung terhadap Bupati Madina terkait Dugaan Maladministrasi penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Kantor Ombudsman RI Sumut.
Hal ini berawal dari 10 (sepuluh) pengaduan dari Pelapor yang mengikuti seleksi Penerimaan PPPK di kabupaten Mandailing Natal menyampaikan pengaduan ke Ombudsman RI Sumut.
Atas hal tersebut, Klarifikasi langsung dilakukan guna mendengarkan secara langsung terkait penyelenggaraan PPPK di Kabupaten Madina baik dari perencanaan hingga pelaksanaannya, ucap James Panggabean.
[br]
Meskipun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait kehadirannya pada tanggal 11 Januari 2024 nanti, Ombudsman RI Sumut sifatnya menunggu dan jika tidak hadir Ombudsman RI Sumut akan melayangkan surat Panggilan dan jika hal tersebut juga diabaikan maka sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman RI Sumut dapat menghadirkan secara paksa.
Ombudsman RI Sumut berharap Bupati Madina dapat hadir memenuhi undangan Klarifikasi Langsung agar adanya kepastian penyelesaian pengaduan Pelapor terkait penyelenggaraan PPPK, ucap James Panggabean