MATATELINGA, Tanjung Balai: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjung balai, Nurmalini Marpaung mengaku tidak mengetahui adanya penjolokan dana pusat sebesar 6 triliun yang dimaksud ketua Fraksi partai PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjung balai,apalagi penjolokan itu menggunakan uang pribadi.BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/pln-dan-pemko-medan-dukung-penambahan-infrasturktur-kendaraan-listrik-di-le-polonia-hotel-medan"Saya baru dengar ini, nanti coba saya kroscek dulu" kata Nurmalini dikonfirmasi Wartawan.Rabu,(31/1/24).Menurut Nurmalini, alokasi dana pusat itu sudah ditetapkan peruntukan nya untuk kesetiap daerah, namun dengan jumlah yang signifikan itu tidak mungkin."Bahkan, transfer dana pusat kita itu ada pengurangan pasca covid kemarin, dengan jumlah sebesar itu saya rasa itu tidak mungkin," katanya.[br]Sementara itu Wali Kota Tanjung balai H Waris Tholib belum dapat dikonfirmasi terkait persoalan ini, menurut kasubbag protokol, walikota akan temu pers yang dijadwalkan."Sudah disampaikan, nanti akan dihubungi untuk temu pers," kata Kasubbag protokol, Oka Rinal Imanda dihubungi awak media.Sebelumnya Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjung balai, Eriston Sihaloho SH, mengatakan bahwa pihak pemkot tanjung balai belum membayar uang pribadinya dalam upaya penjolokan dana pusat sebesar Rp 6 trilliun.Pernyataan itu, disampai Eriston dalam kegiatan reses pertama sidang kedua anggota DPRD tahun 2024 yang dimuat dalam pemberitaan media online Mataketua.com terbit.Selasa,(30/1/2024).[br]Dalam pemberitaan itu, awalnya eriston membahas masalah kondisi Perusahaan daerah air minum (PDAM)Tirta Kualo, namun kemudian melebar kepada perjuangan eriston untuk masyarakat tanjung balai dalam mengupayakan pemkot tanjung balai agar tidak dibubarkan untuk menyatu kembali menjadi kabupaten asahan, karena telah mengalami disclaimer selama dua tahun.Selain itu dia juga menyoroti gagalnya dana masuk ke Kota Tanjung balai di tahun 2023 lalu sebesar Rp 550 milyar yang seyogyanya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 350 milyar dan pengganti tanaman padi berupa tanaman holtikultura (pemanfaatan lahan tidur) akibat pihak yang berkompeten tidak dapat menyiapkan Detail Enggenering Desain (DED) yang dibutuhkan program ini, dan akhirnya dana sebesar ini diambil oleh Kota Padang Sidempuan dan Kota Pematang Siantar."Saya juga telah menggunakan uang pribadi guna menjolok dana sebesar Rp 6 trilliun dari pusat, supaya masuk ke Kota Tanjung balai namun hingga sekarang ini belum ada diganti oleh Pemkot Tanjung balai, uang saya itu," tegas Eriston seperti dikutip dari
mataketua.com.Pernyataan Eriston Sihaloho itu, kini menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat kota tanjung balai mengingat walikota juga merupakan kader PDI Perjuangan.(Riki)