MATATELINGA,Tanjung Balai : Menangapi dugaan adanya upaya lobi lobi dana pusat Rp 6 Triliun yang diklaim Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjung balai. Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) menghimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak mempercayai informasi percaloan dan pungutan liar sehubungan pengalokasian dan penyaluran transfer ke Daerah.Himbauan itu disampaikan Kemenkeu melalui kontak daring Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Kemenkeu menegaskan bahwa alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) secara resmi diatur dalam peraturan Presiden tentang Rincian APBN, Peraturan Menteri keuangan, Keputusan Menteri Keuangan.DJPK Kemenkeu menegaskan bahwa proses pengalokasian TKD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bersifat gratis dan tanpa dipungut biaya sama sekali[br]DJPK Kemenkeu RI menghimbau kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk selalu berhati-hati dengan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan DJPK, khususnya yang mengaku dapat mengurus alokasi TKD atau penambahan alokasi TKD. DJPK Kemenkeu RI menegaskan bahwa alokasi TKD bukan berdasarkan permohonan dari Pemda."Mohon untuk tidak mempercayai informasi percaloan dan pungutan liar sehubungan pengalokasian dan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pinjaman Daerah, dan Hibah Daerah" Tulis Pesan WhatsApp DJPK Kemenkeu,Jum'at (2/2/2024).Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjung balai, Eriston Sihaloho, SH, menjadi sorotan setelah mengklaim menggunakan dana pribadinya guna menjolok atau mendapatkan dana senilai Rp 6 triliun dari pusat untuk Kota Tanjung balai.Eriston Sihaloho, mengatakan bahwa pihak pemkot tanjung balai belum membayar uang pribadinya dalam upaya penjolokan dana pusat tersebut.[br]Pernyataan itu menjadi kontroversial, menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintahan Kota Tanjung balai. Dampak dari pernyataan ini dan kelanjutan nya menjadi perhatian publik, namun hingga saat ini wali kota Tanjung balai H Waris Thalib juga belum memberikan klarifikasi secara resmi.Diberita sebelumnya, Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjung balai, Eriston Sihaloho SH, mengatakan bahwa pihak pemkot tanjung balai belum membayar uang pribadinya dalam upaya penjolokan dana pusat sebesar Rp 6 trilliun.Pernyataan itu, disampai Eriston dalam kegiatan reses pertama sidang kedua anggota DPRD tahun 2024 seperti yang dilansir dalam pemberitaan media online Mataketua.com terbit. Selasa,(30/1/2024).[br]Dalam pemberitaan itu, awalnya eriston membahas masalah kondisi Perusahaan daerah air minum (PDAM)Tirta Kualo, namun kemudian melebar kepada perjuangan eriston untuk masyarakat tanjung balai dalam mengupayakan pemkot tanjung balai agar tidak dibubarkan untuk menyatu kembali menjadi kabupaten asahan, karena telah mengalami disclaimer selama dua tahun.Selain itu dia juga menyoroti gagalnya dana masuk ke Kota Tanjungbalai di tahun 2023 lalu sebesar Rp 550 milyar yang seyogyanya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 350 milyar dan pengganti tanaman padi berupa tanaman holtikultura (pemanfaatan lahan tidur) akibat pihak yang berkompeten tidak dapat menyiapkan Detail Enggenering Desain (DED) yang dibutuhkan program ini, dan akhirnya dana sebesar ini diambil oleh Kota Padang Sidempuan dan Kota Pematang Siantar."Saya juga telah menggunakan uang pribadi guna menjolok dana sebesar Rp 6 trilliun dari pusat, supaya masuk ke Kota Tanjungbalai namun hingga sekarang ini belum ada diganti oleh Pemkot Tanjungbalai, uang saya itu," tegas Eriston seperti dikutip dari
mataketua.com. (Riki)