MATATELINGA, Medan : Polda Sumut masih mendalami kasus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru 2023 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) 2023 yang syarat dengan kecurangan.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi dikonfirmasi, Selasa (19/3/2024) mengatakan kasus tersebut masih didalami. Terhadap enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih dalam proses pemeriksaan.
"Tersangka kasus PPPK Madina belum bertambah, masih enam orang yang ditetapkan. Semuanya masih dalam proses," katanya
[br]
Ke enam tersangka itu, yakni Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto Siregar, Kepala BKD atau BKPSDM Madina Abdul Hamid Nasution, Bendahara Disdik Surni Dalimunthe, Kasi Dikdas Heriansyah, Kasubag Umum Isman Batubara, dan Kasi Pendidikan PAUD Disdik Madina Dedi M.
Penetapan tersangka kasus PPPK Tenaga Guru Madina 2023 tersebut pada 2 Januari 2024, dan hingga saat ini belum ada lagi penetapan tersangka baru oleh Polda Sumut.
Sementara, terkait kasus ini ratusan guru-guru Madina diwakili LBH Medan telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada Kamis (14/3/2024) lalu.
Pihak yang digugat adalah Bupati Mandailing Natal dan pihak lain yang terlibat dalam seleksi PPPK tenaga guru Madina 2023.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Irvansyah kepada wartawan, belum lama ini mengatakan, pendaftaran gugatan ke PTUN Medan dilakukan pada Kamis (14/3/2024).
Usai mendaftarkan gugatan ke PTUN Medan, pihaknya siap menghadapi agenda persidangan. Saksi-saksi dari pihak guru-guru Madina, menurutnya sudah dipersiapkan dalam persidangan nantinya.
Dikatakan Irvansyah, agenda berikutnya yang akan mereka lakukan bersama guru-guru Madina melakukan demo ke Polda Sumut.
"Dalam aksi itu kami akan mempertanyakan ke Polda Sumut, siapa- siapa yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ini," sebutnya.
Menurutnya, jika tidak ada tanggapan dari Polda Sumut, mereka akan melakukan demo dengan jumlah massa lebih besar dan aksi yang berkelanjutan.