MATATELINGA, Medan : Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto menyoroti meroketnya Uang Kuliah Tunggal(UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/diduga-lakukan-pelanggaran-kode-etik--paris-sitohang-s-h--m-h-laporkan-pjs-ombudsman-sumut-ke-ketua-ombudsman-riKepada awak media, Sutarto menyampaikan pihaknya hingga saat ini telah menerima banyak keluhan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat.Ia meminta agar, pemerintah mencari solusi terbaik. Menurutnya, mengenai pendidikan, tidak boleh lepas dari tujuan negara pads Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa."Pendidikan kita harus dapat diakses oleh semua kalangan. Rakyat kecil, juga berhak mengenyam pendidikan tinggi. Jangan biarkan pendidikan tinggi itu terkesan eksklusif dikuasai oleh segelintir golongan," katanya, Selasa (21/5/2024).[br]Sutarto menjelaskan, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya."Jangan ada anomali, maka kita harus benar-benar membuat kebijakan secara holistik karena ini menyangkut nasib rakyat banyak," jelasnya.Dikatakannya, agar biaya pendidikan tidak malah menjadi beban tambahan bagi masyarakat.Menurut Sutarto, naiknya UKT sebagai langkah optimalisasi pendapata dari aset dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, harus memperhatikan berbagai aspek."Harus dilihat indeks kemahalan wilayah, pendapatan masyarakat, adanya disparitas pembangunan di suatu daerah dan banyak lagi," jelasnya.Sutarto yang juga akademisi ini menerangkan, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi pemerintah perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)."SSBOPT menjadi acuan biaya yang secara periodik dikaji dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah," tambahnya.Ia meminta agar tidak adanya komersialisasi di ranah pendidikan."Saya berharap permasalahan UKT ini tidak menjadi prahara di masyarakat. Kita ingin setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan," pungkasnya.(irwansyah)