MATATELINGA,Pematangsiantar :Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemko Pematangsiantar selenggarakan sosialisasi dan konfirmasi terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2024-2026, Selasa (11/6/2024) bertempat di ruang rapat Serbaguna Kota Pematangsiantar.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Arri Sembiring menjelaskan pertemuan tersebut diselenggarakan guna menindaklanjuti pengaduan dan keluhan warga Kota Pematangsiantar terkait penyesuaian NJOP yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Daz dan Rekan pada tahun 2023 lalu yang dirasa sangat memberatkan masyarakat.Dalam pertemuan tersebut warga mendesak agar Pemerintah Kota Pematangsiantar segera meninjau kembali penyesuaian NJOP karena dirasa sangat memberatkan.Salah seorang warga bermarga Sirait yang juga berprofesi sebagai Advokat mengancam akan mengajukan gugatan ke PTUN jika Pemko Pematangsiantar tidak segera merespon tuntutan warga.BACA JUGA:
Pegadaian dengan Kejari Mou Hukum Perdata dan Tata UsahaSementara, Notaris dan PPAT Dr Henry Sinaga, SH, SpN, MKn, dalam kesempatan tersebut angkat bicara dan menjelaskan bahwa keluhan warga terkait NJOP yang dirasa sangat sangat memberatkan masyarakat ini telah dilaporkannya kepada Presiden RI l. Henry juga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya juga telah beberapa kali melaporkan sejumlah tindakan Pemko Pematangsiantar yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat antara lain kenaikan NJOP 1000 persen dan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah kadaluwarsa.Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Ferry Sinamo juga mendesak Pemko Kota Pematangsiantar untuk secepat mungkin merespon keluhan warga dan berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar untuk segera menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wali Kota Pematangsiantar guna membahas persoalan ini seraya mengucapkan terima kasih kepada Notaris Dr Henry Sinaga SH SpN MKn atas perhatian dan bantuannya selama ini kepada masyarakat Kota Pematangsiantar terkait NJOP dan PBB.Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BPKPD dan jajaran, anggota DPRD Kota Pematangsiantar Netty Sianturi, Daud Simanjuntak dan Ferry Sinamo. Sejumlah notaris dan PPAT Kota Pematangsiantar serta puluhan warga masyarakat.