Matatelinga - Medan, Pemko Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, menggelar seminar publik pembangunan yang mengusung tema Prosepek High Rise Building Pasca relokasi Bandara Polonia Ke Kuala Namu di Balai Raya Convention Hall Hotel Tiara Medan, Kamis (23/10/2014).Seminar ini digelar untuk menyikapi munculnya Perpres No.62 Tahun 2011 yang mengatur struktur dan pola ruang Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo). Dimana dalam Perpres ini eks Bandara Polonia masih ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional penerbangan. Kondisi ini menyebabkan sulit untuk mendirikan bangunan pencakar langit di Kota Medan akibat terganjal dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)Dengan penduduk hampir 3 juta jiwa, Medan sebagai kota metropolitan saat ini tertinggal jauh dibandingkan dengan kota-kota metropolitan lain dalam soal high rise building (bangunan tinggi). Sebagai contoh negara tetangga Malaysia, mereka memiliki Petronas Tower setinggi 452 meter di Kuala Lumpur dan Komtar Building di Penang setinggi 250 meter. Sedangkan Kota Medan hanya memiliki bangunan tertinggi JW Marriot dengan ketinggian hanya 108 meter.Untuk menyikapi itulah sejumlah narasumber diundang yakni Pembantu Deputi Rencana Kontijensi Setjen Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Marsekal Pertama TNI Deri Pemba Syafar, Dr Yayat Supriyana MSP selaku pengamat perkotaan nasional/dosen Trisakti Jakarta, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan Ir M. Pramintohadi Sukarno MSc dan Dr Ir Budi D. Sinulingga selaku Dewan Kota Medan.Dalam seminar yang dibuka langsung Wali Kota Medan Drs H T. Dzulmi Eldin S MSi ini dan dipandu Kepala Bappeda Kota Medan Zuljkarnain MSi sebagai moderator, para nara sumber diharapkan memberikan masukan dan solusi menyikapi masalah tersebut. Selanjutnya, hasil seminar akan disampaikan kepada pemerintah pusat dengan harapan agar eks Bandara Polonia tidak lagi dijadikan sebagai kawasan strategis nasional penerbangan.Kepala Kantor Otoritas Bandara W Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan Ir M. Pramintohadi Sukarno MSc dalam seminar, mendukung eks Bandara Polonia tidak lagi dijadikan sebagai kawasan strategis nasional penerbangan. Jika itu masih diberlakukan sangat mengganggu perkembangan Kota Medan, khususnya dalam pengembangan kota secara vertikal.Selain itu kata Pramintohadi, keberadaan Lanud Soewondo juga harus dipindahkan dengan mencari lokasi baru sebagai pangkalan udara militer. Dia menilai jika keberadaan Lanud Soewondo tetap di lokasi sekarang, tentunya sulit high rise building dikembangkan di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini."Kita mendukung penuh rencana pembangunan Kota Medan sampai maksimal. Saat ini pengembangan kota terkendala dengan keberadaan Lanud Soewondo. Untuk itu solusinya harus dilakukan relokasi atau membuat kebijakan satu sisi penerbangan seperti yang diterapkan di Bandara Halim Perdana Kusuma," kata Pramitohadi.Selanjutnya DR Ir Budi D. Sinulingga mengungkapkan, Kota Medan tidak masuk dalam high rise building kota dunia (world rise) akibat terhambat KKOP. Kondisi itu menyebabkan Wikepedia menyusun daftar global city sebagai simpul penting dalam sistem ekonomi global. Padahal salah satu cirri kota dunia adalah dengan banyaknya high rise building. Artinya, high rise building merupakan sarana yang sangat penting guna menumbuhkan daya saing kota, terlebih jika ingin dijadikan kota dunia."Berhubung Perpres No.62 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Mebidangro, menetapkan kawasan eks Bandara Polonia sebagai bandara pengumpul dan pangkalan TNI AU sehingga tetap menghambat pembangunan high rise building, karena tetap berlaku KKOP seperti sebelumnya. Oleh sebab itu Kota Medan tidak akan berkembang menjadi kota dunia. Padahal RTRW Kota Medan telah menetapkan eks bandara Polonia sebagai kawasan CBD baru dalam rangka mengantisipasi perkembangan jadi kota dunia," ungkap Budi.Sebagai solusinya Budi mengusulkan agar pangkalan TNI AU Soewondo keluar dari Kota Medan. Sebab, keberdaannya dekat dengan pusat kota dan arah landasan pacu kea rah pusat kota sehingga lokasi high rise building akan terkena ketentuan KKOP. Di samping itu biaya yang akan dikeluarkan tidak terlalu mahal karena landasan pacu untuk pangkalan TNI AU lebih pendek dengan bangunan terminal yang cukup sederhana.Kemudian Dr Yayat Supriyana MSP selaku pengamat perkotaan nasional dan juga dosen Trisakti Jakarta memberikan solusi, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap kedudukan wilayah pertahanan di dalam RTRW Kota Medan, RDTR dan peraturan Zonasi. Lalu, melakukan harmonisasi dalam penyusunan Rencana Wilayah Perkotaan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Perkotaan (RRWP) yg disesuaikan dengan dinamika pembangunan kota."Di samping itu perlu disusun Perda yang mengatur tata bangunan yang disesuaikan dengan KKOP. Serta dibentuknya Tim Teknis Penyusun Peraturan Zonasi antara pihak pemko Medan dan TNI AU," ungkap Yayat.Sedangkan Pembantu Deputi Rencana Kontijensi Setjen Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Marsekal Pertama TNI Deri Pemba Syafar mengusulkan dibentuknya tim kecil yang melibatkan pihak Lanud Soewondo dan Pangkosekhanudnas III Medan, guna membicarakan relokasi Pangkalan TNI AU Lanud Soewondo. “Hasilnya disampaikan kepada Kasau di Jakarta,” jelas Deri."Jika direlokasi, saya berharap agar Pangkalan TNI AU dibangun bersanding dengan Bandara Kuala Namu sehingga TNI AU dengan cepat dalam melakukan pengamanan menyangkut masalah penerbangan. Kemudian diikuti dengan pembangunan 3 runway di Bandara Kuala Namu, 2 runway untuk penerbangan komersil dan satu runway lagi untuk milter," kata Deri.Selain itu Deri yang juga sebagai penerbang itu memberikan saran kepada Pemko Medan, terkait penataan kawasan dan tata ruang, perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan izin pembangunan tower maupunbangunan bertingkat yang berada dalam batasan KKOP, agar diberikan lampu atau warna menyolok seperti merah dan orange pada dua bagian atau bangunan paling atas agar menghindari terjadinya kecelakaan penerbangan.Sementara itu Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi berharap, seminar ini akan menghasilkan keputusan untuk kebutuhan kota seperti kebutuhan kota-kota lainnya di dunia. Dari hasil seminar nantinya akan dapat gambaran untuk selanjutnya bagaimana membangun Kota Medan selanjutnya.Mantan Sekda kota Medan ini mengakui, sudah lama lama ingin membangun high rise building di Kota Medan. Apalagi tidak sedikit investor yang telah menyatakan kesiapan untuk membangun gwedung-gedung tinggi di Kota Medan. Namun hal itu urung dilakukan karena pihak investor masih menunggu kepastian hukum terkait masalh ketinggian bangunan sesuai dengan KKOP."Sudah banyak investor yang ingin membangun gedung tinggi dan mereka telah memiliki tanahnya. Namun mereka belum membangunnya karena masih terhalang dengan kepastian hukum tersebut," jelas Eldin.Jika sudah ada kepastian hukum soal high rise building, Eldin akan menawarkan kawasan Medan bagian Utara untuk dikembangkan menjadi kawasan high rise building. Apalagi kawasan itu jauh dari bandara. Setidaknya bangunan yang akan didirikan itu nantinya bisa menyamai ketinggian bangunan yang sudah ada saat ini seperti JW Marriot dan Swiss Bell."Kalau saya ingin bangunan tinggi yang akan dibangun nanti bisa mencapai 50 tingkat atau 200 meter. Tentunya ini akan disesuaikan dengan ketentuan apabila diizinkan nantinya dan disesuaikan dengan Tata Ruang Kota Medan. Paling tidak bangunan itu nantinya bisa menyamai ketinggian JW Marriot atau Swiss Bell," paparnya.(Mt/Hendra)