MATATELINGA, Medan: Fraksi Partai Demokrat Kota Medan (FPD) mengingatkan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan anggaran setiap tahunnya benar-benar memiliki prinsip akuntabel serta penuh kehati-hatian, agar apapun program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai rencana yang sudah dianggarkan tidak terlaksana.Harapan ini disampaikan Fraksi PD melalui juru bicaranya Dodi Robert Simangunsong SH, saat menyampaikan pendapat Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna yang beragendakan penyampaian pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2025-2045 di Gedung DPRD Medan, Selasa (30/07/2024)."Fraksi partai demokrat DPRD kota medan menekankan agar kiranya pemerintah kota medan dalam pengelolaan anggaran setiap tahunnya benar-benar memiliki prinsip akuntabel serta penuh kehati-hatian, agar apapun program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai rencana yang sudah dianggarkan tidak terlaksana,"kata Dodi.BACA JUGA:
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Menyoroti Sejumlah Isu Strategis RPJPD Kota Medan Tahun 2025-2045Kemudian Fraksi Demokrat juga mengingatkan kepada pemerintah kota medan untuk memperhatikan skala prioritas yang akan dikerjakan dengan anggaran yang ada sehingga capaian dan target dapat terlaksana."Kami juga menekankan agar rencana pembangunan jangka menengah daerah kota medan serta rencana kerja pemerintah kota medan setiap tahunnya harus sinkron dengan rencana jangka panjang daerah kota medan," harapnya.BACA JUGA:
Fraksi PAN Minta Tingkatkan dan Pemerataan Kualitas PendidikanDalam kesempatan tersebut, FPD juga berharap bahwa kota medan memiliki potensi kearifan lokal yang harus menjadi salah satu prioritas yang dikembangkan di rpjpd kota medan tahun 2025-2045."Kami juga berharap pemerintah kota medan benar-benar melakukan usaha pemerataan pembangunan diseluruh wilayah kota medan dalam dua puluh tahun kedepannya, sehingga tidak ada kesenjangan sosial baik dari sisi pendapatan serta sumber daya manusianya," kata Dodi seraya mengatakan kebijakan politik anggaran yang berkeadilan yang perlu diterapkan didalam setiap program-program yang akan dilaksanakan.