MATATELINGA, Medan :Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) kota Medan, dan koalisi masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif (Just-In WASH Coalition Indonesia), menyebut ada tiga permasalahan yang terjadi wilayah pesisir kota Medan, yakni air, sanitasi dan sampah.BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/bid-propam-polda-sumut-bersama-sie-propam-polresta-deli-serdang-gelar-gaktiblinMenurut Ketua KPPI Kota Medan Nilawati, bahwa pemenuhan air bersih, sanitasi dan sampah masih terbilang buruk diwilayah pesisir kota Medan.Dari hasil survey, sebutnya, 89.28% responden tidak memiliki tempat pembuangan sampah domestic, 45.23% tidak memiliki pembuangan air limbah domestic, serta 82.14% tidak memiliki saluran pembuangan air kotor kakus/wc/toilet. Dan, 84.52% tidak memiliki saluran pembuangan dari kamar mandi." Jadi, ini jelas sangat mengancam kesehatan masyarakat itu sendiri, menjadi pencemaran lingkungan dan dapat merusak ekosistem laut. Sementara, mata pencaharian mereka adalah mengambil ikan dilaut," kata Nilawati mengutip saat melakukan audensi ke Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, dihadiri Kasubbid Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Bahan Berbahaya Beracun yakni Faisal Siregar, belum lama ini.[br]Koalisi masyarakat masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif (Just-In WASH Coalition Indonesia) terdiri dari, FITRA Sumut, LBH Medan, Walhi Sumut dan FJPI menambahkan, bahwa masih buruknya pemenuhan ketiga pokok tersebut maka bagi masyarakat nelayan akhirnya tidak punya pilihan sehingga solusi yang dilakukan mereka dengan membuang langsung ke laut dan sebagian berserakan disekitar lingkungan nelayan." Untuk itu kita mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan penghidupan masyarakat wilayah pesisir kota Medan," harap Nilawati.Menanggapi itu, Kasubbid Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Bahan Berbahaya Beracun yakni Faisal Siregar mengatakan, akan melakukan kordinasi dengan pihak terkait, yakni Dinas PU, dan kecamatan kota Medan.[br]" Kita akan coba juga kordinasi dengan Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara untuk dapat bersama-sama mencari solusi permasalahan tersebut," katanya.Sementara, untuk sekaitan Bank Sampah, ia menambahkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) tetap mendorong agar dalam hal ini KPPI membentuk Bank Sampah. " Ditahun lalu, DLHK Pemprovsu mendorong pembentukan Bank Sampah dalam hal ini KPPI di panah hijau. Tapi masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam hal laporan dan kendala yang dihadapi dalam menangani bank sampah ini," katanya.