MATATELINGA,Tanjungbalai :Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan anggaran kembali menjadi sorotan. Edi Hasibuan Dewan Penasehat lembaga Investigasi Centra Informasi Masyarakat (Victim-61) mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang dinilai lebih memprioritaskan pembayaran Tunjangan penghasilan Pegawai (TPP) daripada pembangunan infrastruktur yang mendesak.BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/pj-sekdab-asahan-bula-bimtek-simpegnas"Pemkot seharusnya lebih bijak dalam mengatur keuangan daerah. Pengurangan belanja modal sembari mempertahankan TPP justru memperburuk situasi," Kata Edi kepada wartawan.Selasa, (27/8)Menurut Edi, dalam kondisi defisit anggaran, TPP dapat menjadi salah satu pos anggaran yang dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan sementara waktu untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sebab Kondisi defisit anggaran yang berkepanjangan dapat berdampak negatif bagi masyarakat[br]"Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, pembayaran TPP harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jika kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, penundaan pembayaran TPP dapat dilakukan," Tegas Edi.Edi Hasibuan mendesak pihak DPRD untuk segera mengambil sikap dalam pengawasan dan kebijakan yang ditempuh pemkot dalam penggunaan keuang daerah yang dinilai tidak pro rakyat."Jika yang diutamakan pembayaran TPP di situasi defisit, ini sangat mencendarai masyarakat, ditengah kondisi infrastruktur kita yang sangat memperihatinkan, DPRD harus segera mengambil sikap, "tambah nya.[br]Untuk diketahui, Pemkot Tanjungbalai mengalami defisit anggaran sejak April 2024.Dalam realisasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) kementrian keuangan untuk pemkot Tanjungbalai telah mencapai 57,7%, namun postur realisasi belanja daerah baru mencapai 41,82%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah.Kabid Anggaran BPKPAD Pemkot Tanjungbalai, Donny Ardin, mengakui bahwa defisit anggaran ini disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan proyeksi pendapatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah terpaksa melakukan refocusing anggaran. Namun, Donny juga mengungkapkan adanya potensi terjadinya utang pemerintah kota jika refocusing anggaran tidak dapat menutupi seluruh kekurangan. (Riki)