MATATELINGA, Medan: Proyek pembangunan SMA Negeri 2 Plus Besitang di Desa Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dilaporkan ke Polda Sumut, Jumat (13/9/2024) lalu.
BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Lifestyle/warga-apresiasi-robi-barus-respons-cepat-evakuasi-mr-x-di-parit-putri-hijau
Laporan disampaikan salah satu LSM di Medan. Proyek Rp 36 miliar itu dilaporkan karena diduga tidak sesuai dengan nomenklatur sehingga dinilai gagal dan mubajir.
Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 4 hektare lebih itu terdiri gedung belajar mengajar, kantor, asrama putra dan putri serta kantin dibangun sejak tahun 2021. Sesuai rencana akan dijadikan SMAN 2 Plus, namun hampir 4 tahun berjalan, sekolah tersebut bagaikan tidak terawat.
Bahkan hingga kini, muridnya cuma 18 orang, dengan tenaga pengajar termasuk kepala sekolah 17 orang yang semua gurunya masih berstatus honor.
[br]
Menanggapi dilaporankannya proyek multiyears pembangunan SMAN 2 Plus Besitang tersebut ke aparat penegak hukum, pengamat sosial kemasyarakatan yang konsen menyoroti pendidikan, Muhammad Abdi Siahaan/Wak Genk mendukung pelaporan tersebut.
"Saya kira laporan tersebut harus didukung, apalagi soal sekolah. Pihak Polda Sumut diminta segera memproses laporan LSM tersebut. Saya akan tetap kawal prosesnya," tegas Wak Genk, Minggu (6/10/2024).
Melihat kondisi bangunan dan situasi sekolah, sebut Abdi Siahaan, jelas tidak sesuai lagi dengan nomenklatur menjadikan SMA N 2 Plus.
"Kerugian negara harus diusut karena anggaran Rp 36 miliar berasal dari APBD Propinsi Sumut Tahun 2021," sebutnya.
[br]
Disebutkan Ketua Investigasi LSM Peduli Bangsa Sumatera Utara itu, proyek tersebut direalisasikan ketika Edy Rahmayadi menjadi Gubernur Sumut.
Sementara, diketahui dari laporan yang disampaikan ke Polda Sumut, proyek SMA Negeri 2 Plus Besitang tahap I tahun 2021.
Pembangunan fisik dikerjakan sebuah perusahaan dengan anggaran terserap sebesar Rp12 miliar lebih.
Jasa konstruksi perencanaan USB oleh CV AK dan konsultan PS dengan anggaran Rp323,5 juta dan
jasa konstruksi pengawasan CV PT, RSPM sebesar Rp481.921 juta lebih.
Pembangunan tahap 2 tahun 2022 Pembangunan fisik oleh CV B, direktur MN. Adapun anggaran sebesar Rp10,9 miliar lebih.
Untuk jasa konsultasi perencanaan CV SS direktur FTP sebesar Rp 828 juta lebih. Jasa konsultasi pengawasan oleh PT BT, konsultan Y sebesar Rp 776.145 juta.
Sementara pembangunan tahap 3 tahun 2023 oleh CV NS, MSN (direktur) dengan biaya sebesar Rp3.698 miliar lebih.
Untuk jasa konsultasi perencanaan dipegang PT REK dengan konsultan YPZ, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp97,6 juta lebih serta jasa konsultasi pengawasan dikendalikan oleh CV RE konsultan BEG anggarannya sebesar Rp 281.661 juta lebih.