MATATELINGA, Tapteng: Pasca Pj Bupati Tapanuli Tengah menonaktifkan HS dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), beberapa dugaan menguak dan kembali disoroti oleh publik.BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/media-berperan-cooling-system-jelang-pilkadaSalah satu dugaan beredar yakni praktek intimidasi dan pungutan uang terhadap sejumlah kepala desa oleh salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati Tapteng 2024. Dugaan itu beredar di masyarakat termasuk ranah media sosial.Sekretaris DPD KNPI Tapanuli Tengah (Tapteng), Raju Firmanda Hutagalung menyebut kepala desa dikumpulkan dan diminta uang berkisar Rp100 juta untuk biaya pemenangan paslon."Kepala desa dikumpul di salah satu gudang dan rumah milik Paslon di Badiri. Mereka (kepala desa) diintimidasi dan diminta uang 100 juta rupiah per kepala desa," sebut Raju, Selasa (08/10/2024).[br]Karena itu, Raju meminta Bawaslu agar segera menyikapi informasi itu dengan melakukan upaya jemput bola. Karena hal ini menyangkut dua persoalan yakni paslon dan perangkat pemerintahan."Kita minta Bawaslu dan Gakkumdu melakukan tindakan terhadap indikasi pelanggaran dan kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh Paslon mencoba intimidasi kepala desa," pintanya."Kami juga meminta Bawaslu memeriksa enam kepala desa diduga melakukan pertemuan dengan salah satu calon wakil Bupati Tapteng di Badiri. Peran dari Bawaslu dan Gakkumdu sangat diharap dan mempengaruhi kualitas proses dan hasil Pilkada 2024," tambah Raju.[br]Raju mensinyalir ada 6 orang kepala desa ikut bertemu dengan Paslon Bupati yakni kepala Desa Aek Horsik, Lubuk Ampolu, Sitardas, Kebun Pisang, Gunung Kelambu dan Pagaran Honas."Kita harus menjaga demokrasi dan proses Pilkada Tapteng agar tetap sehat, jujur, adil dan menghasilkan pemimpin tidak korup dan zalim," kata Raju, juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sibolga-Tapteng.Sebelumnya, Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta menonaktifkan HS dari jabatan kepala Dinas PMD, karena diduga terlibat mengumpulkan sejumlah kepala desa (kades) untuk kepentingan salah satu Paslon Bupati 2024.Selain itu, Pj Bupati juga mengambil alih jabatan kepala Dinas PMD. Sekdakab Erwin Harahap mengumpulkan seluruh kades, guna mengingatkan netralitas selama Pilkada 2024. (Muafdan)