Matatelinga - Medan, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan, Drs Herri Zulkarnain, MSi, menilai saat ini Medan sudah menjadi kota stres. Pasalnya, masyarakat Kota Medan sudah stres melihat kondisi infrastruktur di kota terbesar ketiga di Indonesia ini. Penilaian itu disampaikan Herri Zulkarnain saat berbicara kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Senin (3/11/2014), menjawab kondisi infrastruktur baik jalan maupun drainase di Kota Medan saat ini. Untuk drainase, kata Herri, baik itu proyek rehabilitasi maupun normalisasi, sering kali dilakukan oleh Pemko Medan di saat musim hujan. Padahal, katanya, anggaran pembangunan itu sendiri pada APBD Kota Medan sudah disahkan jauh sebelum tahun anggaran berjalan. “Ini yang terus menjadi pertanyaan bagi kita,” kata Herri. Ia khawatir, kualitas proyek pembangunan drainase itu tidak akan bertahan lama, sebab pengerjaannya dilaksanakan saat musim penghujan. “Apa Pemko Medan tidak berpikir, kenapa membangun drainase saat musim penghujan. Apa biar tampak kalau Pemko Medan mengerjakan proyek itu? Kalau menyemen saat musim hujan, sama saja tidak ada artinya karena kualitasnya tidak bagus," sebut Herri. Herri menilai, proyek pembangunan drainase seperti menjadi proyek tahunan yang tidak kunjung selesai. Sebab, katanya, drainase yang dikerjakan merupakan pekerjaan sebelumnya yang tidak berkualitas. "Artinya, proyek yang telah hancur dikerjakan tahun sebelumnya, dikerjakan lagi tahun berikutnya,” ujarnya. Selain itu, sebut Herri, tanah atau lumpur hasil pengorekan drainase dibiarkan terlalu lama di badan jalan, sehingga selain menimbulkan kemacetan juga menimbulkan becek saat musim penghujan. “Kita sudah telusuri kenapa hasil korekan itu terlalu lama diangkut, karena pihak Dinas Bina Marga menunggu pembeli untuk mengangkutnya. Disini Dinas Bina Marga dapat dua nokang,” sebut Herri. Di sisi lain, sambung Herri, proyek penggalian pipa limbah di sejumlah jalanan di Kota Medan yang tidak kunjung selesai. Apalagi, katanya, kondisi infrastruktur jalan tidak dalam kondisi seperti semula pasca proyek selesai dikerjakan. "Bagaimana masyarakat tidak stres. Bayangkan, jalanan macet dan becek. Belum lagi mati lampu dan pohon tumbang," ujarnya. Herri mengharapkan SKPD terkait harus benar-benar membuat perencanaan matang dan terukur dalam menetapkan suatu program pembangunan, sehingga program tersebut benar-benar tepat guna dan berhasil guna. "Ini perlu, sehingga ke depannya program pembangunan itu berlanjut ke tempat yang belum tersentuh. Jangan yang sudah, itu lagi yang dibangun. Kalau begitu, kita sama saja tidak ada perkembangan pembangunan," terangnya.(Mt)